Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK Sesalkan Masih Ada Suap di DPR

Kompas.com - 03/03/2009, 14:21 WIB

JAKARTA, SELASA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar  menyesalkan terjadinya kembali penangkapan anggota DPR-RI yang diduga terkait kasus suap. Menurut Antasari, kejadian ini menjadi sebuah ironi  karena beberapa hari yang lalu telah dilakukan deklarasi antikorupsi melibatkan partai-partai politik bersama KPK.

"Kami harapkan ini menjadi kejadian terakhir," katanya Antasari dalam konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Selasa (3/3).

Antasari juga membenarkan bahwa  penangkapan terhadap anggota DPR dan seorang pejabat di Departemen Perhubungan  itu terjadi pada Senin malam.

"Mereka tertangkap kemarin malam pukul 22.30 WIB di jalan Casablanca, Sudirman," ujarnya

Selain itu, dikatakannya, juga ditangkap seseorang berinisial HK masih terkait kasus yang sama di salah satu apartemen di Jakarta Barat. "Ditemukan juga uang sebesar 90 ribu dollar AS dan Rp 54 juta dalam penangkapan tersebut," katanya.

Diduga, ketiga orang tersebut terlibat kasus percepatan proses pembangunan dermaga di wilayah Indonesia Timur. Program lanjutan pembangunan fasilitas laut dan bandara di wilayah Indonesia timur ini senilai Rp 100 miliar. Menurut Antasari, mereka dapat dikenai pasal 5 jo pasal 11 jo pasal 12 A dan B.

"Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhdap ketiganya. Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya," katanya.

Mengenai keterlibatan anggota dewan lainnya yang menerima uang berinisial JA, Antasari membantah pernyataan tersebut. "Mengenai kronologis dan keterlibatan anggota dewan lainnya, nanti lengkapnya lihat di BAP," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com