Sekolah Unggulan Khawatirkan Sekolah Gratis

BANDUNG, SENIN - Sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama unggulan di Bandung khawatir terhadap realisasi ketentuan pendidikan dasar cuma-cuma mulai 2009. Apabila biaya operasional yang dianggarkan pemerintah pusat dan daerah tidak mencukupi, maka kualitas belajar mengajar otomatis turun.

Demikian salah satu kesimpulan yang muncul dari hasil penelusuran ke sejumlah sekolah unggulan di Kota Bandung, Senin (1/12). Para kepala sekolah, komite, dan guru ini dimintai tanggapannya soal realisasi pendidikan dasar (SD-SMP) cuma-cuma sebagai implikasi pemberlakuan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Wakil Kepala Bidang Humas SMPN 5 Kota Bandung, Rudiyono tidak yakin, dana BOS yang dianggarkan pusat maupun daerah cukup untuk biaya operasional di sekolah. Terlebih, sekolah-sekolah unggulan ini memiliki banyak program yang seluruhnya terkait dengan biaya . Di SMPN 5, biaya SPP dipungut per bulan Rp 150 ribu. Total Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) capai Rp 3,5 miliar.

"Belum lagi kalau terlambat (dana BOS). Kami juga yang repot," katanya. Dalam pengalamannya, dana BOS itu sering telat. Di sekolah ini, selama ini, dana BOS tidaklah dimanfaatkan langsung untuk operasional. "Begitu cair BOS, langsung kami salurkan Rp 25 ribu per siswa ke rekening mereka masing-masing. Jadi, selama ini mengandalkan iuran dari siswa," ucapnya sambil menjelaskan langkah ini diambil untuk mengatasi BOS yang kerap telat.

Menurut Solehudin, Kepala SDP Sabang, Bandung, sekolah-sekolah unggulan praktis kesulitan mengejar mutu jika ke depan partisipasi dana masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan. Belum lagi, keluhan dari guru yang selama ini menerima insentif khusus dari masyarakat.