DKI Alokasikan Rp 150 Miliar untuk Marunda

JAKARTA, KAMIS - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Rp 150 miliar untuk menjadi pemegang saham mayoritas di PT Kawasan Berikat Nusantara, yang akan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Marunda.

KEK Marunda dinilai memiliki nilai strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi karena bakal dilengkapi dengan pelabuhan internasional dan kawasan industri.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengungkapkan hal itu di depan Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11) di Jakarta Pusat. Dana Rp 150 miliar itu, kata Fauzi, dialokasikan dalam Rancangan APBD 2009.

Menurut Fauzi, KEK Marunda memiliki lahan sekitar 2.000 hektar sehingga dapat menampung ribuan pabrik dan gudang. Kawasan itu akan menjadi salah satu pusat industri dan perdagangan karena juga memiliki pelabuhan antarpulau.

”KEK Marunda dapat menarik investasi jangka panjang sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah,” kata Fauzi.

Agar dapat mengatur KEK sesuai rencana tata ruang Jakarta, DKI berniat menguasai lebih dari 51 persen saham PT KBN. Dana untuk pembelian saham PT KBN bakal diambil dari dana cadangan daerah dan kemungkinan besar akan disetujui DPRD DKI Jakarta.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Nurmansjah Lubis mengatakan, penyertaan dana pemerintah di PT KBN merupakan investasi strategis yang penting untuk jangka panjang. Fraksi PKS yang biasanya menjadi oposisi bagi Fauzi Bowo lebih cenderung mendukung kebijakan ini.

Namun, kata Nurmansjah, investasi pemerintah bukan hanya terbatas pada pembelian saham PT KBN, melainkan juga membangun infrastruktur di kawasan itu. Pembangunan akses jalan, baik jalan raya, jalan tol, maupun rel kereta api, dari dan menuju ke KEK Marunda harus mendapat prioritas.

Mobilitas angkutan barang berbeban berat harus lancar untuk mendukung fungsi industri dan perdagangan di kawasan itu. Apalagi, badan jalan di kawasan itu sudah rusak berat.

Peningkatan jaringan dan pasokan air bersih dan listrik, kata Nurmansjah, juga harus mendapat prioritas. Investasi besar-besaran harus disiapkan secara bertahap untuk mendukung kawasan ekonomi khusus itu.

Nurmansjah mengatakan, Pemprov DKI juga harus menyiapkan sistem perizinan satu atap yang jelas bagi para investor. Sistem teknologi informasi, perbankan, dan bea cukai juga harus disiapkan dengan baik untuk menarik para investor menanamkan modal di KEK Marunda.

Masalah-masalah klasik yang membuat para investor hengkang, seperti ongkos gudang yang terlalu mahal, jalan rusak, infrastruktur tidak lengkap, dan perizinan yang berbelit, tidak boleh ada di KEK Marunda.

”Jika setiap langkah menuju realisasi KEK Marunda disiapkan dengan baik, kita akan dapat mulai menikmati hasilnya dalam tiga tahun sampai lima tahun,” kata Nurmansjah.

Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta Wiriyatmoko mengatakan, pada 2009 DKI akan menyiapkan rencana tata ruang di lahan yang akan menjadi KEK Marunda. Berdasarkan rencana tata ruang itu, tahap demi tahap pembangunan akan dilakukan.

Selain lahan darat yang sudah ada selama ini, kata Wiriyatmoko, KEK Marunda juga akan menggunakan lahan hasil reklamasi. Sampai saat ini, proses reklamasi untuk membuat daratan baru berbentuk pulau-pulau belum dilakukan.