Homoseksual Bukan Penyimpangan Seksual

Kompas.com - 11/11/2008, 13:08 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, SELASA - Homoseksualitas tidak lagi dikategorikan sebagai gangguan jiwa atau penyimpangan seksual. Bahkan istilah homoseksualitas sebagai orientasi seksual menyimpang itu tidak tepat dan menyesatkan karena memberi dampak negatif seperti stigmatisasi, pengucilan oleh masyarakat yang kurang mendapat informasi yang benar.

Demikian disampaikan psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr Lukas Mangindaan, SpKJ dalam seminar nasional "Seksualitas yang ditabukan: Tantangan Keberagaman" di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, hari ini, Selasa (11/11).

Dikatakan Lukas, penghapusan paham homoseksualitas sebagai gangguan jiwa adalah keputusan dari Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) pada 17 Mei 1990 dan sudah dicantumkan Depkes RI dalam buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi II tahun 1983 (PPDGJ II) dan PPDGJ III (1993).

"Jadi sudah terbukti bahwa orientasi homoseksual tidak memenuhi kriteria gangguan jiwa atau mental," ujarnya.

Ia menjelaskan, homoseksualitas, biseksualitas maupun heteroseksualitas kini dikategorikan sebagai bagian dari identitas diri seseorang. "Identitas diri itu tak lain adalah ciri-ciri khas dari seseorang seperti nama, umur, jenis kelamin termasuk orientasi seksual (heteroseksual, biseksual, homoseksual). Sedangkan identitas diri perlu dibedakan dengan perilaku, karena identitas diri bersifat netral dan perlu diterima sebagaimana adanya, tetapi perilaku dapat bersifat positif, negatif, netral, dan lain-lain. Jadi jangan dicampurbaurkan identitas diri dengan perilaku," ujarnya.

Lukas menekankan perlunya melihat pelbagai jenis identitas diri sebagai bagian dari keberagaman manusia dan bersikap pluralistik tanpa sikap apriori. "Upaya untuk berempati yakni kemampuan untuk mengerti, menghayati dan menempatkan diri di tempat mereka yang terpinggirkan perlu dikembangkan. Sikap homofobia yang menyisihkan, melecehkan, diskriminasi dan mendapat perlakuan kekerasan pada kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transjender) harus dihilangkan. Ini yang perlu disosialisasikan pada masyarakat," jelasnya.

Sedangkan menurut Pendiri dan Pembina Yayasan Gaya Nusantara Dede Oetomo, tidak semua agama dan sistem kepercayaan mengharamkan homoseksualitas dan transgenderisme. "Tafsir ulang atas ajaran yang mengharamkan homoseksualitas dan transjenderisme sudah dilakukan beberapa agama yang sangat menentang hal itu, supaya tak menghasilkan pandangan yang memusuhi homoseksualitas dan transjenderisme," katanya.

Peran negara untuk melindungi hak-hak kaum LGBT, dikatakan Dede, perlu dikembangkan untuk menuju ke kehidupan bersama yang lebih baik.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

    Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

    Nasional
    Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

    Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

    Nasional
    Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

    Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

    Nasional
    Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

    Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

    Nasional
    Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

    Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

    Nasional
    Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

    Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

    Nasional
    Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

    Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

    Nasional
    Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

    Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

    Nasional
    4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

    4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

    Nasional
    Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

    Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

    Nasional
    Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

    Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

    Nasional
    Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

    Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

    Nasional
    Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

    Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

    Nasional
    Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

    Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

    Nasional
    KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

    KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X