Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lapindo Sesalkan Keputusan Ahli Geologi Dunia

Kompas.com - 03/11/2008, 17:49 WIB

JAKARTA, SENIN - PT Lapindo Brantas menyesalkan hasil keputusan Konferensi Geologi Internasional American of Petroleum Geologists (AAPG) 2008 di Cape Town, Afrika Selatan. Dalam konfrensi tersebut dinyatakan bencana lumpur Sidoarjo merupakan kesalahan pengeboran sumur Banjar Panji 1.  

"Keputusan tersebut diambil melalui hasil voting secara tiba-tiba tanpa melalui resume dari paper-paper pembicara. Voting itu tidak mencerminkan suatu diskusi ilmiah dan itu tidak pernah terjadi dalam presentasi ilmiah," kata Wakil Presiden Komunikasi dan Sosial Lapindo Brantas, Yuniwati Terryana, saat konfrensi pers di Hotel Le Merridien Jakarta, Senin(3/11).  

Yuniwati menjelaskan, konferensi yang berlangsung tiga hari mulai Minggu (26/10) hingga Kamis(29/10) waktu setempat dihadiri 1.800 pakar di bidang geologi dari berbagai negara. Salah satu rangkaiannya adalah membahas bencana lumpur Sidoarjo yang ketika itu hanya dihadiri 100-120 orang.  

Pada sesi tersebut Tim Lapindo memberikan penjelasan tentang bencana Lusi dan dilanjutkan dengan pembahasan sebanyak empat makalah. Anehnya setelah pembacaan empat makalah tersebut, peserta dari Indonesia tidak diperbolehkan untuk bertanya dan voting dilakukan.  

Hasilnya 42 ahli geologi menyatakan lumpur Sidoarjo terjadi karena kesalahan pengeboran, 13 ahli geologi menyatakan karena pengeboran dan gempa di Yogyakarta, 16 ahli geologi menyatakan belum bisa menyimpulkan penyebab, tiga ahli geologi menyatakan lumpur Sidoarjo terjadi karena gempa di Yogyakarta serta sisanya tidak memberikan pendapat.  

"Parahnya hasil keputusan voting tersebut dianggap mewakili seluruh peserta dan Lapindo Brantas dianggap kalah dan salah," ujar Yuniwati.  

Atas keputusan tersebut, lanjut Yuniwati, pihak Lapindo telah mengajukan surat keberatan terhadap panitia AAPG. Pasalnya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 November 2007 menyatakan bahwa semburan Lusi merupakan fenomena alam, bukan akibat kesalahan dari pemboran.  

"Kami juga menginginkan diadakan kembali pertemuan tersebut dan saling mengeluarkan data-data yang dimiliki. Setelah itu dianalisis dan diputuskan bersama bersama," jelas Yuniwati.(C12-08)   

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com