Pemerintah Cuci Tangan Masalah Indover Bank

JAKARTA, SENIN - Pemerintah menegaskan tidak mempunyai kewajiban dan tidak turut bertanggung jawab terkait dengan masalah pembekuan N.V de Indonesische Overzeese Bank (Indover Bank). Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

"Kegagalan penyelamatan Indover tidak ada hubungannya dantidak ada pengaruhnya pada kondisi keuangan negara yang dikelola pemerintah Indonesia," kata Ani di Jakarta, Senin (3/11). Menurutnya, Bank Indonesia (BI) sebagai pemilik maupun Bank Indover tidak pernah memberitahu atau meminta persetujuan pemerintah RI dengan cara apapun.

BI juga tidak pernah memberitahu kepada pemerintah berkenaan dengan pencantuman ketentuan bahwa pemerintah RI terikat dalam Letter of support (LoS) BI maupun Bank Indover, atau menjamin bahwa LoS tersebut akan tetap berlaku terhadap pemerintah Indonesia.

"Pencantuman klausul mengenai hal tersebut dalam perjanjian atau dokumen apapun yang dibuat oleh Indover dengan pihak manapun juga adalah pernyataan yang tidak benar, menyesatkan atau palsu, dan melawan hukum sehingga tidak mengikat pemerintah," katanya.

Ani juga mengatakan pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk apapun tentang perjanjian atas kegiatan operasional dan perjanjian utang yang dilakukan Bank Indover. Termasuk juga utang dan kewajiban Indover kepada pihak manapun, dalam bentuk apapun, jumlah berapapun dan kondisi apapun.

"Pemerintah tidak turut bertanggung jawab apapun dan dalam jumlahberapapun juga atas segala tindakan yang telah dan akandilakukan Indover," ujar Ani. Sepanjang Indover menggunakan secara tidak sah dan menyertakan serta melibatkan pemerintah RI dalam bentuk apapun, dan kegiatan apapun tanpa persetujuan pemerintah.

Maka, pemerintah akan segera melakukan tindakan hukum baik kepada Indover maupun para pejabatnya, serta pihak terafiliasi lainnya yang ikut bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.Selain merasa dirugikan, Ani mengaku, pemerintah berpendapat bahwa tidak adil bagi siapapun untuk menilai kondisi keuangan negara secara keseluruhan hanya dari sudut kegagalan Indover. Menurutnya, hal itu merupakan suatu peristiwa yang berdiri sendiri.

"Nyata-nyata ini tidak ada hubunganya dengan tangung jawab dan kemampuan keuangan pemerintah," tutur Ani.