Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPDI Minta SP3 VLCC Segera Dikeluarkan

Kompas.com - 01/11/2008, 15:15 WIB

JAKARTA, SABTU - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus SH menilai sikap Kejagung yang sedang mempertimbangkan SP3 terhadap kasus dugaan korupsi dalam penjualan kapal tanker raksasa Pertamina VLCC, merupakan bagian dari upaya pembenahan yang sedang dilakukan Jaksa Agung Hendarman Supandji guna meningkatkan profesionalisme kerja kejaksaan.

"Sikap Jampidsus Marwan Effendi yang akan meng-SP3-kan kasus VLCC juga sebagai langkah koreksi terhadap kinerja buruk kejaksaan era Jampidsus Kemas Yahya yang sangat gampang diperalat oleh kepentingan pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan tujuan penegakan hukum," tegas Petrus Selestinus SH, menjawab Persda, Sabtu (1/11).

Oleh karena itu, kata Petrus, SP3 terhadap kasus VLCC merupakan jawaban pasti yang ditunggu-tunggu publik karena kasus VLCC yang memberi status tersangka pada Laksamana Sukardi, sebagai bagian dari politisasi hukum yang dimotori oleh sekelompok orang/anggota DPR RI yang ingin mencederai Laksamana dan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).

Menurutnya, sudah waktunya Kejaksaan Agung menjaga independensinya menjunjung tinggi sikap profesionalisme dan menjaga martabat institusi penegakan hukum sebagai benteng terkuat bagi para pencari keadilan dalam membangun ketertiban masyarakat.

Petrus Selestinus mengatakan, jawaban BPK bahwa tidak ditemukan  kerugian negara oleh karena sulit menemukan pembanding menjadi bukti bahwa pemberian status tersangka kepada Laksamana Sukardi tanpa didukung bukti permulaan dan alasan hukum yang kuat.
"Oleh karena itu TPDI memimta kejaksaan agung segera mengeluarkan SP3 dan tidak memperpanjang cekal terhadap Laksamana Sukardi dkk," ujar Petrus Selestinus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com