Standardisasi Alat Kesehatan Masih Minim

SURABAYA, SENIN - Pengawasan standardisasi peralatan kesehatan di Indonesia masih sangat minim. Hingga saat ini hanya terdapat empat Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan di seluruh Indonesia. Lembaga ini bertugas menjamin terjaganya mutu dan akurasi kinerja peralatan sarana pelayanan kesehatan.

Jumlah antara sarana pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik terlalu besar dan tak sebanding dengan keberadaan Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) yang ada. Ketidakseimbangan antara jumlah sarana pelayanan kesehatan salah satunya terjadi di wilayah Indonesia bagian timur.

Kepala Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Surabaya Sukendar Adam, Senin (20/10) di Surabaya men gatakan, BPFK Surabaya melayani tujuh provinsi, yaitu Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan (kecuali Kalbar). Padahal jumlah petugas BPSK yang mampu menguji dan melakukan kalibrasi (penyetaraan standar) hanya 27 orang.

"Kami melayani lebih dari 150 rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Idealnya, untuk wilayah kerja yang sedemikian luas jumlah petugas seharusnya tiga kali lipat dari jumlah saat ini," ujarnya. Menurut Sukendar, dengan kemampuan jangkuan yang masih terbatas, tidak semua tempat pelayanan kesehatan dapat diuji dan dikalibrasi.

"Kadang kami kalah cepat dengan media jika suatu saat ada kecelakaan yang disebabkan kerusakan alat kesehatan. Setelah mendengar, kami baru bisa turun tangan," kata Sukendar.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Mardjuki Subagyo menilai, BPFK harus proaktif hadir di lapangan untuk melakukan kalibrasi. Menurutnya, tindakan ini merupakan bentuk advokasi bagi pelayanan kesehatan masyarakat.

Hingga tahun 2007, BPFK Surabaya telah menguji 129 tempat sarana pelayanan kesehatan dan bertambah menjadi sekitar 150 unit pada tahun 2008. BPFK Surabaya juga mengkalibrasi 4.219 alat, dan melayani 2.466 pelayanan film badge.

Keterbatasan cakupan wilayah dan kemampuan BPFK diakui Kepala Pusat Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Departemen Kesehatan Tugijono. Menurut Tugijono, BPFK masih memiliki kekurangan baik dari segi sumber daya manusia, alat, teknologi, maupun biaya.

"Ada beberapa alat kesehatan yang belum dapat kami uji karena kami tidak mempunyai referansi uji kalibrasi," ucapnya.

Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Sjafii Achmad mengatakan, dengan kinerja BPFK, berbagai macam tempat layanan kesehatan diharapkan memberikan pelayanan yang bermutu sekaligus akurat. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang terjamin baik dari sisi kesalamatan maupun keamanan.

Untuk menjaga kualitas BPFK, secara internal BPFK menjalani kalibrasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Demikian juga LIPI dikalibrasi oleh lembaga standar internasional.