Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais: Skandal Minyak Kalahkan Munir dan Urip

Kompas.com - 26/06/2008, 17:18 WIB

JAKARTA, KAMIS - Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais mengatakan jika Pansus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat mengenai kenaikan harga BBM bekerja baik, akan membongkar skandal besar yang terjadi dalam pengelolaan minyak di Indonesia selama ini.

Amien mengatakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla tidak mampu mengelola perminyakan di Indonesia secara baik. "Pemerintah kita sekarang sudah karut marut dalam menangani kebijakan energi," ujar Amien di Jakarta, Kamis (26/6).

Salah satu bukti gagalnya pemerintah mengelola perminyakan di tanah air ini yakni semakin menurunnya produksi minyak di Indonesia dari tahun ke tahun. Selain itu ia mengatakan adanya mafia dalam bidang perminyakan, penyelundupan, dan juga pencucian uang. "Penyimpangan-penyimpangan di atas membuat masyarakat Indonesia terpuruk," katanya.

Untuk itu, lanjutnya, masyarakat maupun media harus terus mengawal keberlangsungan hak angket tersebut sebagai langkah awal untuk menguak berbagai penyimpangan dalam pengelolaan perminyakan di Indonesia.

Amien mengatakan jika kasus-kasus di atas terkuak, akan mengagetkan bangsa Indonesia. "Insya Allah jika Pansus Hak Angket bekerja baik, ini akan terkuak lebih mengagetkan dari kasus business woman (Artalyta) dengan jaksa, lebih mengagetkan lagi dari kasus Munir," ujar Amien kepada wartawan usai memjadi pembicara acara diskusi di Kantor PBNU, Jakarta.

Amien juga mempertanyakan jumlah dana yang berada di BP Migas saat ini yang cuma Rp 25 triliun sebagaimana ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah ini berbeda dengan catatan sebuah harian di Jakarta yang mengatakan BP Migas mestinya menyimpan dana sebesar Rp 225 triliun. "Jadi yang Rp 25 triliun itu tidak tahu di mana rimbanya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com