Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembakaran Kapal Nelayan Jadi Obrolan SBY-Rudd

Kompas.com - 12/06/2008, 20:25 WIB

JAKARTA, KAMIS - Indonesia akan mempertanyakan pembakaran kapal-kapal nelayan oleh kapal patroli negeri Kangguru di sekitar perbatasan Indonesia-Australia yang akhir-akhir terus bergiat. Data yang diperoleh dari 24 hingga 26 April 2008, sudah ada 14 perahu dan kapal nelayan Indonesia yang ditangkap, dengan jumlah awak kapal dan nakhoda asal Indonesia yang kini mendekam di pusat penahanan Darwin sebanyak 264 orang.

"Itu akan dibahas secara tidak langsung," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono usai mengikuti rapat persiapan kunjungan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd ke Indonesia pada 12-14 Juni di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/6).

Menurut Juwono, pemerintah Indonesia akan membahas tentang penentuan garis batas laut atau teritorial terkait sengketa titik koordinat dengan menggunakan perangkat Global Positioning System (GPS). "Ini masih ada perbedaan tentang pengukuran," katanya.

Juwono menyatakan, dari informasi para nelayan Indonesia yang tertangkap kapal patroli Australia, perbedaan pengukuran perangkat GPS membuat kapal-kapal nelayan dibakar tanpa tendeng aling- aling. "Tiga hari lalu, menurut nelayan kita GPS milik nelayan dirusak oleh kapal patroli Australia," ujarnya.

Pemerintah Australia memang telah lama memberlakukan kebijakan pembakaran kapal nelayan yang tertangkap melakukan kegiatan di perairan Australia. Awak yang tertangkap, umumnya nelayan dari pulau Rote, dan biasanya langsung dideportasi. Penangkapan ikan illegal ini terjadi karena di wilayah Australia, yang merupakan suaka margasatwa nasional, merupakan kawasan tradisional tempat menangkap teripang sejak ratusan tahun silam.

Menyangkut hal ini, Juwono menambahkan, pihaknya dengan pemerintah Australia telah menggelar perundingan untuk menjalin patroli bersama antara Indonesia-Australia tentang koordinat batas teritorial laut kedua negara. Dengan berkelakar, Juwono menyebut, kerja sama ini mengarah pada persamaan kualitas perangkat GPS kapal patroli dengan kapal-kapal nelayan Indonesia. "Mudah-mudahan GPS yang digunakan dengan merk yang sama," tandasnya.

Selain akan membahas masalah perbatasan, SBY dan Rudd juga akan membahas tentang kemitraan strategis Indonesia-Australia , termasuk penambahan personel perwira TNI yang mengikuti pendidikan di Australia.

"Waktu saya berkunjung bulan Maret ke Canberra memang saya meminta bahwa jumlah perwira menengah darat, laut dan udara Indonesia yang mendapat kesempatan pendidikan di bidang manajemen dan perencanaan pertahanan itu ditambah dari enam menjadi sembilan setiap tahunnya. Itu yang konkret saya usulkan," paparnya seraya mengemukakan, pihaknya juga akan menjajaki kerja sama penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista).

"Alutsista sedang dalam proses penjajakan. Kemungkinan kerja sama bidang kapal patroli," pungkasnya. (Persda Network/Ade Mayasanto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com