Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boediono: Institusi dan Teknologi Transportasi Perlu Dibenahi

Kompas.com - 12/05/2008, 10:23 WIB

JAKARTA, SENIN - Menko Perkenomomian Boediono Senin (12/5) membuka rakornas, perhubungan Kadin bertema menuju transportasi yang efektif, efisien dan lancar dalam rangka memacu pertumbuhan perekoniian nasional. Acara berlangsung Flores Room Hotel Borobudur, jakarta, Senin (12/5).

Dalam sambutanya,  Boediono mengatakan bahwa sebenarnya kita bisa melihat lebih luas tentang sistem logistik kita, yang secara nasonal masih membutuhkan pembenahan. Tidak hanya transportasi, tetapi institusi dan penggunaan teknologi.

"Pemerintah akan membuat tim yang fokus terhadap logistik (transporttasi dan infrastruktur) dan semoga akan segera terwujud," katanya.

Selain itu, tambahnyaa, porsi APBN untuk infrastruktur merosot sejak krissis moneter 1997 dan sekarang hanya 3 persen dari PDP (produk domestik bruto). dan kita harus mempriotitaskan infrakstruktur, baru pelayanan sosial untuk kelompok kurang mampu.

"Upatanya secara bertahap, yakni peningkatan dalam penerimaan pajak dan non-pajak, tapi dilandasi dengan kegatan ekonomi yang berkembang di masarakat sehingga perlu terus perluasan di dunia usaha," katanya.

Indonesia dan semua negara di dunia, lanjut Boediono, sama-sama menghadapi situasi yang kritis, masalah kenaikan harga energi dan pangan secara global. "Seyogyanya kita menyatukan langkah. Indonesia harus survive melewati masalah krisis ini," ujar Gubernur BI terpilih itu. Hadir Ketua Kadin MS Hidayat, dan pengurus kadin sekitar 100-an orang. (c5-08)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com