Juni, BBM Bakal Naik?

JAKARTA, RABU - Departemen Keuangan disebut-sebut telah mengkaji kenaikan harga BBM bersubsidi sekitar 28,7 persen pada Juni 2008 akibat kenaikan harga minyak dunia yang hampir menembus 120 dollar AS per barrel sehingga mengakibatkan mulai menurunnya kepercayaan terhadap APBNP 2008.

Menurut skenario yang diperoleh Kontan, harga BBM jenis premium akan naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter, solar naik dari Rp 4.300 menjadi Rp 5.500 per liter, dan minyak tanah naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.300 per liter. Kenaikan sebesar itu, katanya, akan memberi ruang fiskal yang cukup longgar bagi APBN sebesar Rp 21,491 triliun serta menambah penghematan anggaran menjadi Rp 25,877 triliun.

Antara mengutip sumber Depkeu mengatakan, dari penghematan anggaran akibat kenaikan harga BBM itu, Rp 11,5 triliun akan dialokasikan untuk pemberian program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) untuk periode Juni 2008-Mei 2009 sebesar Rp 100.000 per RTM.

Selain itu, ruang fiskal tersebut juga akan digunakan untuk penambahan cadangan risiko Rp 3 triliun dari yang sudah dicadangkan pada APBNP sebesar Rp 8,254 triliun, pengurangan defisit Rp 8,377 triliun atau 0,2 persen sehingga defisit anggaran tinggal 1,9 persen, dan tambahan subsidi beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebesar Rp 3 triliun. "Dengan demikian, inflasi bisa ditekan pada 11,1 persen dan pertumbuhan ekonomi dijaga pada 6,4 persen, dengan rasio penduduk miskin menjadi 14,2 persen," katanya.

Rasio penduduk miskin 14,2 persen jauh lebih baik daripada kemungkinan 19,5 persen, jika pemerintah tidak melakukan apa-apa, papar sumber tersebut. Dalam perhitungannya, Depkeu menggunakan asumsi nilai tukar Rp 9.000 per dollar AS, SBI 3 bulan 8,5 persen, harga minyak Indonesia 110 dollar AS per barrel, lifting minyak 927.000 barrel per hari, dan konsumsi BBM 35,9 juta kiloliter.

Dengan kenaikan tersebut, katanya, pendapatan negara dan hibah tahun 2008 akan menjadi Rp 936,3 triliun, belanja negara sebesar Rp1.022,6 triliun, sehingga terjadi defisit Rp 86,3 triliun atau 1,9 persen dari Produk Domestik Bruto. Depkeu, jelasnya, juga telah memperhitungkan dua opsi kebijakan lainnya, yaitu penerapan smart card dan subsidi terbatas. Berdasarkan perhitungan tersebut, opsi kenaikan BBM lah yang paling  feasible dari sisi administrasi serta dampak ekonomi dan sosial.

Namun, Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan untuk menaikkan harga BBM. "Belum lah," katanya saat ditanya tentang hal itu.