Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Moshaddeq Sebut Hakim dengan Buya dan Ustad

Kompas.com - 27/02/2008, 12:30 WIB

JAKARTA, RABU - Sidang penodaan agama yang menghadirkan Pemimpin Al Qiyadah Al Islamiyah Moshaddeq sebagai terdakwa di PN Jakarta Selatan, kembali digelar di PN Jakarta Selatan, Rabu (27/2).

Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi, yaitu anggota Al Qiyadah Al Islamiyah, Syamsuddin. Syamsuddin menyebut hakim dengan Buya dan Ustad. Ia berkeras, tak mau memanggil dengan sebutan Hakim. Baginya, kondisi yang dihadapi saat ini sama dengan di Mekkah, Arab Saudi. Sehingga menurutnya lebih tepat memanggil Hakim dengan Buya atau Ustad.

Hingga berita ini diturunkan, Hakim masih mengorek keterangan dari pria necis yang mengenakan jas dan peci hitam itu. Hakim Ketua H. Zahrul Rabain, menanyai Syamsuddin seputar ritual keagamaan yang diyakini komunitasnya. Sidang berjalan tak seperti biasanya. Sesekali jawaban yang dilontarkan Syamsuddin memancing tawa, dan tepuk tangan penonton sidang. Syamsuddin yang sedikit 'ngeyel' sesekali memotong pertanyaan Hakim dan ngotot memberikan penjelasan meski tak diminta oleh Hakim.

Seperti biasanya, sidang yang digelar di Ruang Sidang Utama Garuda ini selalu dipenuhi massa. Tak kurang dari 100 orang memadati ruang sidang paling besar di PN Jaksel ini. Puluhan orang berpakaian putih-putih bertuliskan "Keluarga Besar Front Pembela Islam" terlihat serius mengikuti jalannya sidang. Selain anggota FPI, terdapat pula anggota Front Pembela Nasional (FPN). (ING)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com