Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap MK Mulai Pulih

Hal ini terungkap dalam temuan survei nasional Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 4 sampai dengan 5 April 2024.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, kondisi ini berbeda dengan kepercayaan MK pada bulan Oktober 2023.

“Yang menarik adalah MK mulai pulih, tingkat trust terhadap MK sempat anjlok di Oktober (2023),” kata Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis surveinya, Minggu (21/4/2023).

Dalam jejak pendapat kali ini, kepercayaan publik paling tinggi terhadap institusi dipegang oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan angka 92,6 persen.

Kemudian, kepercayaan masyarakat cukup tinggi juga jatuh kepada institusi Presiden. Presiden menjadi lembaga yang dipercaya publik pada posisi kedua dengan angka 85,1 persen.

Selanjutnya, ada Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan tingkat kepercayaan 74,7 persen dan MK dengan angka 72,5 persen.

“Kejaksaan masih muncul sebagai institusi yang paling dipercaya ketiga di bawah TNI dan presiden dan pertama di antara lembaga penegak hukum,” kata Burhanuddin.

Di bawah MK, ada pengadilan (71,1 persen), Polri (70,6 persen) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan angka 62,1 persen.

Posisi selanjutnya, ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tingkat kepercayaan publik 55,9 persen dan Partai Politik (Parpol) dengan angka 51,3 persen.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau cellphone, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Sampel dipilih melalui metode Random Digit Dialing (RDD) sebanyak 1201 responden. RDD adalah proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Margin of error survei diperkirakan ± 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.