Salin Artikel

Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengeklaim, rekayasa lalu lintas berupa one way, contraflow, dan ganjil genap akan terus disempurnakan pada setiap pelaksanaan mudik.

Muhadjir mengatakan, sejauh ini belum ada rekayasa lalu lintas yang disiapkan pemerintah selain ketiganya yang sudah diberlakukan dari tahun ke tahun.

"Sementara belum ada (rekayasa lain), jadi ya masih one way, contraflow, ganjil genap masih dilakukan di beberapa titik, cuma memang kemudian sistem monitoring-nya semakin kita sempurnakan," kata Muhadjir di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Muhadjir mencontohkan, pemerintah mengusulkan supaya operator jalan tol memasang kamera CCTV setiap 500 meter demi mengantisipasi potensi kemacetan.

Misalnya saja, pemerintah saat ini sudah bisa memprediksi jumlah kendaraan yang akan melalui wilayah Cikampek berdasarkan data perlintasan kendaraan di wilayah Jawa Tengah.

"Sehingga kita harus membuat langkah apa nanti dan seluruh Jawa kita sudah punya coverage itu," kata Muhadjir.

Ia melanjutkan, pemerintah juga terus mengevaluasi penerapan sistem contraflow yang sempat memicu kecelakaan lalu lintas pada mudik Lebaran lalu.

Misalnya, pembatas jalan kini dibuat lebih rapat dari 13 meter menjadi 8 meter, pemerintah juga akan menyiapkan alat penangkis demi mengantisipasi kendaraan yang bergeser ke jalur berlawanan.

"Kemudian kita juga siapkan safety car ya jadi di dua titik itu kita siapkan safety car sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di contraflow itu bisa segera diatasi," kata Muhadjir.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/17/18154691/pemerintah-sebut-sistem-one-way-contraflow-dan-ganjil-genap-terus

Terkini Lainnya

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke