Salin Artikel

Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada "Buffer Zone"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengeklaim, kemacetan menuju Pelabuhan Merak tidak akan terjadi lagi setelah buffer zone yang ada di Tol Jakarta-Merak beroperasi.

Muhadjir mengatakan, buffer zone itu akan berfungsi sebagai tempat skrining kendaraan yang hendak masuk ke Pelabuhan Merak agar tidak menumpuk di jalan tol maupun area parkir pelabuhan.

"Mudah-mudahan kalau ini beliau nanti memberikan dukungan dan bisa direalisasi, Insya Allah tahun depan sudah tidak ada lagi kendaraan yang ngantri sekitar 16 kilo di tol itu," kata Muhadjir seusai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Muhadjir menjelaskan, skrining di buffer zone itu dilakukan dengan mengecek tiket untuk menentukan kendaraan mana yang boleh masuk ke area pelabuhan dan mana yang tidak.

"Sekarang ini belum ada buffer zone sehingga kita saksikan terjadi penumpukan kendaraan di tol termasuk area parkir Merak yang sangat terbatas itu," kata dia.

Muhadjir menuturkan, pembangunan buffer zone ini terhambat karena masalah pembebasan lahan yang mencapai 10 hektare.

Demi mengatasinya, pemerintah berencana melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota Cilegon, serta ASDP.

Selain buffer zone, pemerintah juga berencana menambah jumlah dermaga demi memperlancar penyeberangan dari Pulau Jawa ke Sumatera.

Menurut dia, jumlah armada kapal sudah mencukupi tapi butuh dermaga yang lebih banyak.

"Armada sebetulnya lengkap tapi kan jumlah dermaganya yang terbatas, karena itu penambahan dermaga lebih mendesak daripada penambahan kapal," kata Muhadjir.

Muhadjir menyebutkan, salah satu dermaga yang sudah diaktif kan pada mudik Lebaran 2024 adalah Pelabuhan Panjang di Lampung sebagai alternatif dari Pelabuhan Bakauheni.

"Dia tidak harus ke Bakauheni yang 120 kilometer, tapi dia cukup di Panjang, walaupun di perjalanan lautnya memang memakan waktu lebih kama sekitar 5-6 jam tapi kan lebih bagus santai di laut daripada 120 kilometer habis untuk bensin dan juga lelah," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/17/17513941/pemerintah-klaim-macet-panjang-ke-pelabuhan-merak-bakal-hilang-setelah-ada

Terkini Lainnya

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke