Salin Artikel

Komisi I DPR Tanyakan Perkembangan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Meutia Hafidz mengatakan, ia telah menanyakan perkembangan pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Merthens, ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Berdasarkan keterangan Hadi, komunikasi antara pilot Philip dan keluarga saat ini semakin terbuka.

Dengan demikian, pemerintah dan DPR berharap penyelamatan Philip yang diculik oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua itu bisa segera dilakukan secara damai.

"Mudah-mudahan ada titik terang ya, tadi saya juga menanyakan ke pihak pemerintah kebetulan tadi (saya) di samping Pak Menko Polhukam," ujar Meutia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

"Beliau sampaikan sudah ada komunikasi dengan sandera, dan sandera dengan keluarga. Itu mudah-mudahan bisa kita selamatkan secara damai," lanjutnya.

Meutia kemudian menjelaskan bahwa pembebasan pilot Philip tidak bisa dilakukan secara langsung kaarena sangat tergantung dari KKB selaku penyandera.

"Namanya sandera, itu sangat tergantung dengan penyandera, gitu kan. Tidak bisa langsung. Dan kita kan maunya pendekatannya damai," tutur Meutia.

"Jadi mudah-mudahan ya kalau memang mau secara damai ya waktulah yang menentukan. Ini sudah satu tahun lebih. Mudah-mudahan kita sampaikan bahwa akan ada progres," lanjutnya.

Meski demikian, Meutia menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen terhadap pembebasan Philip Marthens.

DPR juga mengawasi pemerintah dalam upaya pembebasan pilot asal Selandia Baru itu.

"Pasti, pasti pemerintah tetap berusaha dan kita pasti DPR juga mengawasi pemerintah untuk berusaha membebaskan sandera tersebut," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, sudah lebih dari satu tahun KKB pimpinan Egianus Kogoya menyandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Merthens.

Philip disandera sejak 7 Februari 2023 usai pesawat yang dikemudikannya mendarat di Lapangan Terbang Paro, Nduga, Papua Pegunungan.

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan meminta semua pihak bersabar.

Sebab, menurutnya, pembebasan sandera membutuhkan waktu untuk menghindari jatuhnya korban.

"Saya minta kita semua bersabar karena negosiasi sedang berlangsung. Kami tidak ingin ada korban-korban lagi," kata Izak, seperti dikutip Antara pada 6 Maret 2024.

Pangdam menegaskan, sebetulnya TNI mampu membebaskan sandera dengan peralatan penunjang.

Namun, pihaknya lebih mengedepankan negosiasi.

"Hal itu (serangan) tidak dilakukan karena pembebasan sandera lebih mengutamakan negosiasi guna menghindari jatuhnya korban baik di kalangan masyarakat maupun sandera itu sendiri," kata dia.

Dia berharap dengan negosiasi, pilot berkebangsaan Selandia Baru itu dibebaskan dalam keadaan selamat.

"Dan dari laporan yang diterima, kondisi sandera hingga kini baik-baik saja," ungkap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/05/13165851/komisi-i-dpr-tanyakan-perkembangan-pembebasan-pilot-susi-air-ke-pemerintah

Terkini Lainnya

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke