Airlangga Sebut Jangkauan Bansos di Indonesia Lebih Rendah dari Singapura dan Malaysia

Airlangga mengatakan, jangkauan bansos di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura.

"Bansos di Indonesia misal bantuan pangan diberikan kepada 22 juta orang, atau 7,9 persen dari penduduk, ini lebih rendah dari Malaysia 25 persen, Singapura 41 persen, dan India 55,6 persen dan Amerika 12,1 persen," kata Airlangga dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Airlangga mengatakan, Malaysia berani menggelontorkan bansos dengan nilai setara Rp 25 triliun untuk menjangkau 25,4 persen dari total penduduknya.

Menurut Airlangga, bansos tersebut tak sekali dilakukan, tetapi dianggarkan juga untuk tahun 2024.

"Singapura memberikan paket dukungan hidup untuk hampir separuh penduduk 2,5 juta (orang) mulai September 2023," kata Airlangga.

Jumlah ini, dia mengatakan, mencakup hampir 50 persen dari total penduduk Singapura yang hanya 5 juta jiwa. Dengan besaran bantuan 800 dollar Singapura per orang.

Airlangga lantas mengungkapkan, Indonesia hanya unggul dari Filipina yang memberikan bantuan tunai para petani akibat krisis iklim El Nino dengan nilai Rp 3,47 triliun untuk 2,3 juta petani atau hanya dua persen dari total penduduknya.

Airlangga juga menekankan bahwa bantuan dampak krisis iklim El Nino tidak hanya dilakukan Indonesia dan Filipina, tetapi juga beberapa negara ikut memberikan.

"Bantuan pangan di India itu (menjangkau) 800 juta orang (nilai setara) Rp 372 triliun dan subsidi pupuk sebesar Rp 25,5 miliar," katanya.

Begitu juga dengan Amerika Serikat yang memberikan bantuan dalam bentuk food stamp untuk 4,1 juta jiwa dengan paket bantuan inflasi.

"Dan juga (memberikan) perlindungan perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem dengan nilai setara Rp 835 triliun," ujar Airlangga.

Pasalnya, pihak pemohon 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menuding penyaluran bantuan sosial mendekati hari pemungutan suara berdampak pada elektoral pihak terkait, yakni capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalil itu dikuatkan oleh saksi ahli dari kubu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Faisal Basri yang menilai bantuan El Nino digelontorkan pemerintah untuk kepentingan politik elektoral.

"Nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that, dari segi data itu, ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh," kata Faisal dalam sidang MK, Senin.

Faisal mengaku heran karena pemerintah melanjutkan kebijakan tersebut padahal dampak El Nino di Indonesia sudah mereda.

Dia juga menyinggung data jumlah kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem pada 2021 lebih parah dibandingkan tahun 2023, tetapi saat itu pemerintah tidak menggelontorkan bantuan seperti BLT El Nino.

"Kenapa sih minta diperpanjang, karena ingin diciptakan panggung-panggung baru. Enggak cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada, tapi harus ditunjukkan nih yang ngasih nih pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya," ujar Faisal Basri.

"Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bansos ini semaksimal mungkin," katanya lagi.