Jokowi Restui 4 Menteri Hadir di Sidang Sengketa Pilpres dan Tak Beri Arahan Khusus

Presiden memastikan bahwa keempat menteri anggota Kabinet Indonesia Maju itu akan hadir memenuhi panggilan MK.

Keempatnya yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

"Ya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya hadir. Hari Jumat," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Jokowi kemudian ditanya apakah dia memberikan arahan kepada keempat menterinya itu sebelum menyampaikan penjelasan di MK.

Menurut Kepala Negara, para menterinya itu nanti akan memberi penjelasan sesuai tugas masing-masing selama ini.

Misalnya, Menkeu Sri Mulyani akan memaparkan soal anggaran untuk bantuan sosial (bansos).

Sementara itu, Mensos Tri Rismaharini akan menjelaskan soal penyaluran bansos.

Oleh karenanya, Jokowi meminta publik menyaksikan penjelasan para menterinya itu di sidang MK.

"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan, ya mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa," kata Jokowi.

"Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu saja hari jumat, ya," ujarnya lagi.

Sementara itu, saat ditanya lebih lanjut soal dugaan politisasi bansos dalam pilpres yang juga disebut-sebut di MK, Jokowi menyatakan tidak mau memberikan komentar.

"Saya enggak mau komentari apa pun yang berkaitan dengan MK," katanya.

Sementara itu, kubu pemohon pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta Mahkamah memanggil dua menteri yakni Sri Mulyani dan Risma.

Belakangan, kubu Ganjar juga meminta MK menghadirkan Muhadjir Effendy.

Kedua pihak pemohon mendalilkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi mengerahkan sumber daya negara untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Terutama, melalui penggelontoran bansos secara jor-joran dengan jumlah yang hampir menyamai bansos era pandemi Covid-19.

Namun, Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa pemanggilan empat orang menteri tersebut tidak ada kaitannya dengan permintaan kedua pemohon.

Suhartoyo juga mengatakan, dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa.

"Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim, pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat (5/4/2024)," kata Suhartoyo.

MK sudah surati 4 menteri

Sementara itu, pihak MK menyatakan telah bersurat secara resmi kepada empat menteri yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.

"(Surat) Sudah disampaikan, hari ini," sebut juru bicara MK, Fajar Laksono, kepada Kompas.com, Selasa (2/4/2024).

Selain bersurat kepada Menkeu Sri Mulyani, Mensos Risma, Menteri Muhadjir dan Menko Airlangga, MK juga akan memanggil satu pihak lain untuk hadir pada Jumat besok, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, dia sudah menerima surat pemanggilan dari MK pada Selasa (2/4/2024).

Oleh karena itu, Airlangga menyatakan siap hadir dalam sidang sengketa Pilpres pada Jumat besok.

Airlangga mengungkapkan, dia akan menjelaskan mekanisme bansos dalam sidang tersebut.

"Tentu kami lihat undangannya dan diharapkan apa yang dari pemerintah tentu kita akan jelaskan,” ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (3/4/2024).

"Mengenai mekanisme APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), kemudian bicara bansos, bicara perlinsos (perlindungan sosial). Bicara yang sifatnya pemerintahan saja," katanya lagi.

Senada dengan Airlangga, Menko PMK Muhadjir Effendy memastikan kehadirannya di Gedung MK pada Jumat besok.

"Iya lah (hadir), wong diundang, apalagi kalau kalian yang ngundang pasti hadir saya," ujar Muhadjir usai Apel Gelar Pasukan Ketupat 2024 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu.

Muhadjir lantas mengatakan bahwa dia tidak memiliki persiapan apa pun untuk sidang nanti.

"Enggak ada persiapan, kan yang mau ditanyakan semua yang selama ini sudah kita lakukan saja," kata Muhadjir.

Dia juga mengaku telah diizinkan oleh Presiden Jokowi untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

"Kalau ada undangannya ya insya allah kita datang. Kalau ada undangan resmi," ujar Sri Mulyani saat ditemui pada acara Silaturahmi Media di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024), sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com.

Terakhir, ada Mensos Risma yang juga memastikan bahwa dirinya akan hadir dan memberikan keterangan dalam sidang di MK.

"(Surat pemanggilan) belum saya terima ya, kalau terima saya datang," ujar Risma, Selasa, dikutip dari Kompas TV.