Salin Artikel

Stranas PK Soroti Masalah Persetujuan Impor Susu

Adapun makan siang dan susu gratis merupakan salah satu program pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Tenaga Ahli Stranas PK, Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor Impor Frida Rustiani menyebut, saat ini produksi susu sapi perah dalam negeri hanya mencukupi 20 persen dari total kebutuhan 4,4 juta ton susu per tahun.

“Produsen tanah air lebih banyak mengimpor produk susu bubuk yang persentasenya mencapai hingga 75 persen dengan alasan lebih ekonomis dan pengirimannya pun lebih mudah jika dibandingkan ekspor susu cair atau segar,” kata Frida dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/4/2024).

Adapun data suplai dan permintaan terhadap susu bisa diketahui melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinas NK). Data itu menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan impor yang tepat.

Frida menuturkan, terdapat banyak perusahaan yang belum bisa mengantongi persetujuan impor untuk produk olahan hewan.

Hal itu diketahui dari rapat koordinasi Stranas PK bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Lembaga National Single Window, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian pada pekan ketiga Maret lalu.

Adapun persetujuan impor merupakan salah satu bagian yang dinilai rawan korupsi dalam praktik dagang ekspor impor.

“Sebagai upaya pencegahan korupsi dalam sektor impor, Stranas PK meminta diterapkannya 1 Rekomendasi Impor untuk 1 Persetujuan Impor (PI) untuk masa periode 1 tahun,” tutur Frida.

Nantinya, dalam pelaksanaan kegiatan itu, kuota perusahaan yang telah beberapa kali melakukan impor akan dikurangi jumlah kuota yang ditetapkan dalam PI.

“Transparansi data ini diharapkan dapat menjadi solusi jitu untuk mencegah terjadinya praktik korupsi impor,” ujar Frida.

Berdasarkan temuan Stranas PK, masih terdapat perbedaan regulasi yang mengatur kuota impor antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Kementerian Perdagangan sudah menerbitkan aturan yang melaksanakan rekomendasi Stranas PK agar menerapkan kebijakan satu persetujuan impor untuk satu rekomendasi.

Ketentuan itu tertuang dalam Permendag 3/2024 tentang Perubahan Permendag No 36/2023 Terkait Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Sementara itu, Kementerian Pertanian masih menerapkan aturan lama, yakni Permentan 15/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

Permen itu membolehkan pengusaha mengajukan rekomendasi impor berkali-kali sehingga memiliki banyak persetujuan impor.

“Hal ini dinilai kurang efektif dan memiliki celah potensi praktik korupsi,” kata Frida.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Namun, keputusan itu saat ini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/03/22060631/stranas-pk-soroti-masalah-persetujuan-impor-susu

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke