DPR "Walk Out" Saat Israel Ajukan Draf Kemanusiaan di Sidang IPU, Fadli Zon: Kita Anti Penjajahan

KOMPAS.com - Parlemen Indonesia atau delegasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI) melakukan aksi walk out pada sidang lanjutan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang digelar di Jenewa, Swiss, Senin (25/3/2024).

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Ia mengatakan, aksi walk out DPR sebagai respons kekecewaan terhadap sikap Israel yang turut mengajukan draf proposal kemanusiaan atau emergency item terkait pembelaan dalam melakukan genosida terhadap warga Palestina.

Ia menambahkan, aksi walk out tersebut diikuti oleh banyak negara Islam, yakni Iran dan sejumlah negara lainya yang simpati terhadap Palestina.

"Sikap kita ini menunjukkan bahwa kita anti penjajahan dan ini juga sesuai dengan konstitusi kita bahwa penjajahan di atas dunia dan di muka bumi ini harus dihapuskan," ujar Fadli dalam keterangan persnya, Selasa (26/3/2024).

Menurutnya, pembantaian yang dilakukan Israel sejak 75 tahun lalu hingga sekarang adalah tindakan biadab. Sudah tak terhitung berapa banyak nyawa melayang akibat penembakan serta pengeboman secara membabi-buta.

Indonesia pun secara konsisten, kata Fadli Zon, akan memperjuangkan semangat kemerdekaan bagi rakyat Palestina serta ikut bergerak dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan bunyi konstitusi yang ada.

Sebagai langkah konkret, DPR RI dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai negara untuk membahas draf emergency item yang disusun Indonesia bersama Malaysia.

"Inilah yang saya kita harus diperjuangkan oleh Indonesia sehingga Palestina bisa merdeka dan tentu dalam semangat menciptakan perdamaian dunia, seperti apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita," ujarnya.

Seperti diketahui, Indonesia dan Malaysia, sebelumnya telah menyusun draf emergency item atau resolusi perdamaian dari sisi diplomasi parlemen.

Draf ini sebagai salah satu usulan komprehensif berisi langkah-langkah gencatan senjata dan akses bantuan kemanusiaan, termasuk tentang penghormatan hukum-hukum internasional.

"Jadi kami akan menyampaikan hal-hal yang terkait itu dan mudah-mudahan ke depan bisa ikut menjadi bagian dari solusi," kata Fadli.

"Kami juga melihat Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) sudah lebih maju karena menyetujui gencatan senjata dalam waktu dekat ini, juga resolusi lain, seperti bantuan kemanusiaan dan pelepasan sandera, termasuk juga batas-batas wilayah dan teritorial yang selama ini sudah ada di dalam resolusi PBB," ujar Fadli.

Draf resolusi perdamaian antara Indonesia-Malaysia ini berpotensi mendapat persetujuan untuk mendesak peperangan dengan syarat disetujui dua atau tiga anggota IPU.

Maka itu, delegasi DPR RI terus menggalang kekuatan, baik melalui parlemen di negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) maupun parlemen di negara Asia dan mengonsolidasikan agar nantin ada satu draf gencatan senjata di Gaza, Palestina yang diajukan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta mengatakan, sejauh ini ada tiga kelompok negara yang mengusulkan perdamaian di Gaza, yakni kelompok di negara-negara Asia, Afrika, dan Arab.

Melalui pertemuan dengan parlemen negara-negara OKI, Sukamta berharap dukungan terhadap emergency item isu Palestina dapat mencapai 70 persen.

Dengan demikian, resolusi yang dihasilkan di sidang umum parlemen dunia dapat ditindaklanjuti di masing-masing negara.