Sandiaga Belum Beri Efek Elektoral, PPP: Buktinya Suara Malah Turun

Hal ini terlihat dari hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebut PPP tidak lolos ambang batas parlemen.

Adapun PPP pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 ini hanya meraup 3,87 persen suara.

"Kalau lihat data kuantitatif memang Bang Sandi efeknya belum terlihat kalau lihat data kuantitatif ya gitu. Buktinya ya itu tadi malah turun," kata Abdullah ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Atas dasar itu, Abdullah tidak memungkiri potensi adanya evaluasi terhadap Sandiaga Uno yang kini menduduki posisi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP.

Dalam hal ini, ia menyebut bahwa Bappilu hanya Badan Ad hoc partai, bukan badan permanen.

"Kalau Bang Sandi Bapilu itu kan badan Ad hoc. Jadi bukan badan permanen tentu di akhir ada evaluasi," jelasnya.

Abdullah menambahkan, Sandiaga juga harus melaporkan pertanggungjawaban kepada DPP PPP.

Pasalnya, Bappilu disebut adalah bentukan dari DPP PPP.

"Karena dibentuk oleh DPP memang hierarkinya Bang Sandi memberikan laporan pertanggungjawaban ke DPP," ucap dia.

Kendati demikian, Abdullah mengaku kaget karena Pileg 2024 ini tidak meloloskan PPP.

Hal tersebut diakuinya merupakan pertama kali sepanjang sejarah Pemilu.

"Sejarah dari tahun 1973 itu sudah 51 tahun baru tahun ini PPP dinyatakan tidak lolos oleh KPU dan kami tentu kaget juga prihatin," katanya.

Diberitakan sebelumnya, PPP gagal lolos ke DPR untuk pertama kalinya karena belum mampu melampaui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen pada Pileg DPR RI 2024.

Hal ini diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri pada Rabu (20/3/2024).

Dari hasil itu, PPP mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil).

Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 di yang mencapai 151.796.630 suara, PPP hanya meraup 3,87 persen suara.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan.

Namun begitu, di atas kertas, boleh jadi masih ada peluang untuk partai politik yang sempat terbelah dualisme kepengurusan itu untuk membalikkan keadaan.