Kepala BKKBN Minta Kepala Perwakilan BKKBN NTT Berkolaborasi Majukan Program Bangga Kencana

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dokter Hasto meminta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Dadi Ahmad Roswandi untuk menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda).

Kolaborasi itu, kata Dokter Hasto, dibutuhkan untuk memajukan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) agar berjalan secara baik dan apik.

"Kami berharap agar BKKBN NTT terus bersinergi dengan semua unsur dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT," ujarnya melalui Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Marianus Mau Kuru.

Pernyataan tersebut disampaikan Marianus yang mewakili Dokter Hasto dalam acara pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT Dadi Ahmad Roswandi oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTT Ayodhia G L Kalake di Aula Fernandes Lantai IV Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Senin (18/03/2024).

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT merupakan bagian dari manajemen pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan karier pegawai.

Dengan demikian, penempatan Dadi Ahmad Roswandi sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT mencerminkan kepercayaan pimpinan BKKBN atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya setelah dinilai melalui berbagai tahapan seleksi.

"Diharapkan kepala perwakilan yang baru dapat menciptakan kreativitas, inovasi, dan ide-ide baru dalam memberikan layanan terbaik kepada seluruh keluarga dan masyarakat di Provinsi NTT,” tambah Marianus.

Dua isu penting

Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur NTT Ayodhia G L Kalake menyampaikan bahwa wilayahnya saat ini dihadapkan dengan dua isu penting yang menjadi pekerjaan besar, yaitu upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta penanggulangan stunting.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terus berupaya untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut melalui kerja kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait. Salah satu program yang dijalankan bersama BKKBN adalah penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga,” imbuhnya.

Kalake menjelaskan bahwa program tersebut didasarkan pada keadaan kemiskinan yang erat kaitannya dengan tingginya jumlah kelahiran, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Jumlah anggota keluarga yang tidak dibarengi dengan pendapatan keluarga yang mencukupi akan menyulitkan anak-anak bertumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga berpotensi menjadi anak-anak stunting.

Terkait dengan pengukuhan, Kalake menyampaikan bahwa penugasan Dadi Ahmad Roswandi sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT merupakan suatu bentuk kepercayaan pimpinan BKKBN atas kemampuan dan potensi yang dimiliki.

"Untuk itu, saya berpesan agar (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT) dapat mengemban amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa program Bangga Kencana merupakan program wajib nonpelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Oleh karena itu, kata Kalake, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT diminta untuk terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-NTT. Hal ini guna memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan capaian dari waktu ke waktu.

“Termasuk penyerapan anggaran dana alokasi khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik, terutama yang berkaitan dengan menu percepatan penurunan stunting," tuturnya.

Kalake berharap, pejabat yang baru dikukuhkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh atas pencapaian tahun sebelumnya, lalu merumuskan kembali rencana strategi pelaksanaan program Bangga Kencana 2024.

Kepala Perwakilan BKKBN NTT sebagai Sekretaris TPPS Provinsi NTT

Tak hanya itu, Kalake juga mengingatkan bahwa dalam upaya percepatan penurunan stunting, posisi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT adalah sebagai Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTT.

"Untuk itu, saudara (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT) harus mampu mengonsolidasikan pelaksanaan program dan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting agar dapat menyentuh akar permasalahan sehingga outcome-nya semakin efektif," jelasnya.

Untuk diketahui, program Bangga Kencana BKKBN juga memiliki peran penting dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Hal tersebut karena program Keluarga Berencana (KB) dapat membantu menghindarkan ibu dari risiko 4Terlalu, yaitu Terlalu Muda (menikah sebelum usia 21 tahun), Terlalu Tua (menikah di atas usia 35 tahun), Terlalu Dekat (jarak kelahiran minimal 3 tahun), dan Terlalu Banyak (jumlah anak lebih dari dua).

Di akhir sambutannya, Kalake memberikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Dadi Ahmad Roswandi yang telah dikukuhkan menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT.

“Saya percaya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT yang baru dapat mengemban amanah dengan baik, mampu berkolaborasi dalam program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting, serta mendorong pemulihan ekonomi lokal secara inklusif,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam acara pengukuhan tersebut juga hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT, Pj Wali Kota Kupang, dan para mitra kerja BKKBN NTT.