Kembalikan Jakarta kepada Warganya

Di satu sisi, ancaman Jakarta "tenggelam" dijadikan argumentasi environmental mengapa Jakarta harus ditinggalkan.

Namun di sisi lain, pemerintah bertekad menjadikan Jakarta sebagai kawasan ekonomi bisnis yang diperluas sampai ke Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi) dan diwacanakan akan diposisikan di bawah wewenang dewan pengelola yang ditunjuk oleh presiden ataupun langsung berada di bawah wakil presiden.

Jadi pemerintah ingin meninggalkan Jakarta sebagai ibu kota, namun tak mau melepaskan cengkeramannya dari Jakarta secara politik dan kekuasaan. Sangat kontradiktif.

Padahal jika ingin Jakarta berkembang pesat sebagai kawasan ekonomi bisnis pascaditinggalkan, maka idealnya Jakarta harus diberi keleluasaan secara bisnis dan ekonomi.

Cengkeraman politik hanya akan membebani Jakarta, karena akan membuat Jakarta bukan lagi sebagai kawasan ekonomi bisnis, tapi kawasan ekonomi politik di mana aktor-aktor kekuasaan masih ingin mengais modal dan mempratikkan hasrat kuasanya di Jakarta.

Lalu jejaring oligarki lama justru akan semakin bertahan dan berkembang pesat. Pastinya akan buruk untuk masyarakat Jakarta.

Logika sederhananya, tidak akan ada kawasan ekonomi bisnis dan kawasan komersial yang berkembang pesat jika jejaring kekuasaan tetap ditancapkan. Jejaring oligarki akan menguasai kawasan tersebut dan akan membebani perkembangan ekonominya.

Di negara yang memiliki sistem kekuasaan monolitik seperti China, kawasan ekonomi khusus dibutuhkan untuk membebaskan para pemilik modal berkembang di luar cengkeraman kekuasaan politik.

Kawasan khusus tersebut didesain oleh China dengan konsep "sangkar burung" atau "bird cage".

Konsep ini adalah rekonsiliasi antara kubu reformis yang dipimpin oleh Deng Xiaoping dengan kubu konservatif yang dikepalai oleh Chen Yun.

Dalam konsep ini, "kapitalisme" diasumsikan dengan burung dan sosialisme diasumsikan dengan sangkar. Jadi burung dibebaskan sebebas-bebasnya di dalam sangkar, tapi tidak bisa seperti itu di luar sangkar.

Artinya, di dalam kawasan ekonomi bisnis, aturan main pasar harus dikedepankan, bukan aturan main politik. Karena itulah kawasan bisa berkembang pesat, yang membuat China menjadi raksasa ekonomi seperti hari ini.

Perusahaan-perusahaan besar dan pemodal-pemodal besar dari Amerika Serikat, Jepang, Eropa, Korea, dan lainnya masuk dengan sangat nyaman di kawasan ekonomi khusus, tanpa khawatir ‘dibantai’ secara politik oleh kekuasaan partai.

Walhasil, ekonomi China memang tumbuh atas kontribusi besar dari investasi asing, hingga hari ini.

Perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini juga disebabkan penegasan kembali kekuasaan partai di dalam bidang ekonomi, yang membuat investasi asing melambat, lalu menekan kontribusi investasi dan ekspor China, yang kemudian berimbas kepada kinerja ekonomi makro negeri Tirai bambu tersebut.

Artinya apa? Artinya, kawasan ekonomi bisnis Jakarta harus dibebaskan dari permainan kekuasaan pemerintah pusat, dalam bentuk apapun.

Daerah Khusus Jakarta (DKJ) harus dikembalikan ke dalam bentuk daerah provinsi pada umumnya, di mana pemimpinnya dipilih oleh rakyat Jakarta dan berkembang berdasarkan aspirasi kepentingan ekonomi rakyat Jakarta di satu sisi dan institusi ekonominya mengikut kepada konsep kawasan ekonomi khusus di sisi lain.

Dengan begitu, para pelaku bisnis dan pemodal merasa lebih nyaman berusaha dan menanam modal di Jakarta, karena aturan mainnya tidak berlapis-lapis.

Urusan bisnis cukup sampai Jakarta saja, tidak perlu sampai ke pemegang kuasa di IKN di Kalimantan sana. Jika aturan mainnya tidak demikian, bukankah hal itu akan sangat menyulitkan dan menambah komplikasi persoalan?

Apalagi sempat pula beredar wacana bahwa nantinya Jakarta yang berubah status dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi DKJ akan dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk langsung oleh presiden. Semakin terdengar lucu dan kompleks.

Lihat saja New York. Gubernurnya tetap dipilih oleh rakyat New York, meskipun Ibu Kota Amerika Serikat sudah lama pindah ke Washington DC.

Dengan dibebaskannya New York dari cengkeraman Gedung Putih, New York justru kian hari kian besar secara ekonomi dan bisnis.

New York semakin mengokohkan diri sebagai pusat keuangan dunia, pusat penyebaran pengaruh mata uang dollar AS ke seluruh penjuru bumi, dan menjadi salah satu megacity yang paling banyak dikunjungi para turis mancanegara.

Hal itu bisa terjadi karena Washington DC tidak mengubah struktur dan model kekuasaan di New York. Washington DC tetap membiarkan New York berjalan layaknya negara bagian lainnya di Amerika Serikat, tanpa campur tangan khusus dalam bentuk "titipan kekuasaan" pusat di daerah.

Hal yang sama terjadi antara Sydney dan Canberra di Australia atau Putrajaya dan Kuala Lumpur di Malaysia, misalnya.

Lihat saja, pusat ekonomi bisnis dan keuangan di Australia bukanlah Canberra, tapi tetap Sydney. Dengan konsep yang sama, Melbourne juga ikut berkembang pesat.

Di Malaysia juga sama. Pusat keuangan Malaysia berkembang pesat di Kuala Lumpur, bukan di Putrajaya.

Dengan kata lain, tak ada urgensinya para calon penguasa politik di IKN "cawe-cawe" lagi di Jakarta.

Cukup diikat saja dengan aturan main Daerah Khusus Jakarta dengan konsep kawasan khusus ekonomi yang memiliki aturan main spesifik pada urusan ekonomi bisnis. Itu saja sudah cukup.

Meminjam istilah sosiologi perkotaan dari Emile Durkheim, pemerintah pusat harus membiarkan "Solidaritas Organik" berkembang di Jakarta sebagai spirit pembangunan ekonomi bisnis nasional.

Menurut Durkheim, solidaritas organik adalah tatanan sosial berdasarkan perbedaan sosial, pembagian kerja yang kompleks di mana terdapat spesialisasi dalam berbagai pekerjaan berbeda, yang tumbuh secara organik.

Di dalam konsep solidaritas organik ini, kebebasan menentukan pilihan pekerjaan dan usaha bisa menciptakan integrasi sosial baru yang mampu melahirkan bentuk kohesi sosial baru berdasarkan asas saling ketergantungan satu sama lain.

Dalam kajian sosiologi perkotaan, solidaritas organik adalah bahan dasar yang menguatkan keberadaan masyarakat industri sebagai fondasi sosial proses industrialisasi.

Jadi, keterlibatan aktor politik yang terlalu intens di dalam urusan ekonomi bisnis selama ini telah membebani kinerja investasi Indonesia.

Di awal pemerintahan Jokowi, angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sudah terbilang rendah, 5 persenan. Namun hampir 10 tahun Jokowi berkuasa, biaya investasi semakin mahal. Angka ICOR nasional sempat mencapai 7, hanya turun sampai 6,8 di tahun lalu.

Jadi keinginan pemerintah pusat untuk tetap cawe-cawe di Jakarta, apalagi atas alasan politis dalam rangka memberikan "landing space" kepada anak dan lainnya, sangat tidak produktif untuk perkembangan Jakarta sebagai kawasan ekonomi bisnis dan pusat finansial nasional.

Keinginan tersebut menyimpan beban ekonomi yang besar bagi masa depan kemajuan Jakarta sendiri.

Jika memang Jakarta diaspirasikan akan dikembangkan seperti New York, pemerintah pusat harus berhenti memandang Jakarta sebagai "ATM" untuk urusan politik dan kekuasaan.

Pemerintah pusat semestinya fokus ke IKN dan membiarkan Jakarta berkembang layaknya New York di bawah gubernur pilihan rakyat Jakarta dan dikembangkan berdasarkan aspirasi rakyat Jakarta sendiri. Itu akan jauh lebih baik untuk perekonomian Jakarta dan nasional ke depannya.

Dari gambaran pengalaman selama sepuluh tahun ke belakang, sudah bisa dibayangkan akan seperti apa nantinya Jakarta jika berada di bawah kekuasaan dan pengawasan wakil presiden yang notabene adalah anak presiden hari ini, apalagi langsung di bawah presiden.

Selain akan terjadi tumpang tindih wewenang, juga akan muncul ketakutan di Jakarta bahwa masih "titipan" Jokowi yang tertinggal di Jakarta.

Dan yang lebih penting lagi, independensi dan otonomi Jakarta sebagai provinsi harus dihormati setelah pemerintah secara sepihak memutuskan mendegradasi status khusus ibu kota Jakarta menjadi daerah khusus semata.

Cengkeraman pusat selama ini telah menelan identitas Jakarta sebagai provinsi. Sudah saatnya pemerintah pusat fokus ke IKN dan urusan nasional lainnya yang jauh lebih penting, ketimbang tetap cawe-cawe di Jakarta, apalagi berniat tetap menjadikan Jakarta sebagai ATM politik para punggawa IKN.

Jika memang sudah tak mau lagi di Jakarta dan memilih Kalimantan, jika memang takut tenggelam di Jakarta, maka sebaiknya kembalikan Jakarta secara baik-baik kepada masyarakat Jakarta. Itu akan jauh lebih baik dan bijaksana bagi pemerintah pusat. Semoga!