Benarkah Hak Angket Kecurangan Pemilu Hanya untuk Naikkan Daya Tawar? Ini Jawaban Politikus PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Fraksi PDI-P Junimart Girsang menyentil anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali yang menaruh curiga pada partai politik pendukung hak angket menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Junimart menegaskan, rencana menggulirkan hak angket bukan lah srtategi PDI-P menaikkan daya tawar, sebagaimana yang disampaikan Ahmad Ali.

"Kalau kita (PDI-P) murni untuk angket dalam rangka penyelidikan. Apakah ada penyimpangan. Itu yang kita koreksi," kata Junimart ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

"Hak angket bukan untuk membatalkan hasil pemilu, tolong dicatat, tidak untuk membatalkan, tolong dicatat, tapi untuk mengoreksi, kalau ada supaya ke depan lebih diperbaiki lagi, supaya pemerintah tidak akan mengulangi lagi," sambungnya.

Junimart pun menilai, pernyataan Ahmad Ali itu menunjukkan Partai Nasdem tidak solid untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu. 

Menurut dia, Ahmad Ali seperti sedang kebakaran jenggot dan berbeda dengan fraksi partai politiknya yang memberikan sinyal dukungan pada hak angket.

"Kalau enggak ada masalah, silakan saja, bahkan mungkin yang lain mendorong, ayo angket, ayo angket, musti begitu," kata Junimart

"Jadi enggak perlu kebakaran jenggot dengan hak angket, kita lihat saja nanti bagaimana angket ini," sambungnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini meminta berbagai pihak, termasuk parpol pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, tidak perlu takut berhadapan di DPR.

Apalagi, jika memang partai politik itu meyakini Pilpres 2024 berjalan dengan lancar tanpa ada kecurangan.

"Kenapa takut sama angket. Kalau kita betul-betul jujur, murni, kenapa takut? Silakan saja angket. Toh, kita sudah beberapa kali angket di sini, tidak ada masalah, tuh. Angket penyelidikan, bukan penyidikan. Bukan hukum, angket itu politik, ya, kan. Itu kita harus paham," ujar Junimart.

Sebelumnya, Ahmad Ali curiga beberapa parpol yang mendorong penggunaan hak angket DPR RI hanya untuk menaikkan daya tawar untuk bergabung ke pemerintahan selanjutnya.

Sebab, sampai saat ini, Ali menganggap tak ada parpol yang serius untuk menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 itu.

“Ya curiga saja, bahwa partai-partai mau bicara angket sedang meningkatkan posisi tawar untuk mendapatkan posisi tertentu. Menaikkan posisi tawar (pemerintahan selanjutnya). Padahal ini tidak mendidik untuk demokrasi kita,” ujar Ali kepada Kompas.com, Selasa (12/3/2024).

Bagi Ali, ada sejumlah hal yang menimbulkan kecurigaan. Pertama, mayoritas parpol pengusul hak angket masih berada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Maka, jika memang upaya pengajuan angket itu serius, semestinya empat parpol, termasuk Partai Nasdem tempatnya bernaung, harus berani angkat kaki dari Kabinet Indonesia Maju.

Sebab, lanjut Ali, pengajuan hak angket pasti bakal berakhir dengan upaya untuk menggulingkan Jokowi.

“Ya cuma konsekuensi akhir itu kan memakzulkan Jokowi. Karena enggak mungkin angket dilakukan hanya untuk menyelidiki kecurangan pemilu, itu naif menurut saya,” sebutnya.