PSI Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi, Golkar Sebut Harus Persetujuan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, usulan Presiden Joko Widodo menjadi ketua koalisi partai politik harus melalui persetujuan Prabowo Subianto.

Sebab, selama lima tahun ke depan, pemerintahan Indonesia akan dipimpin oleh Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden.

“Keterlibatan Pak Jokowi gimana pun nanti saya kira harus ada persetujuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan koalisi Indonesia Maju, partai partai politik yang melakukan kerja sama kemarin,“ kata Doli dalam program Kompas Petang Kompas TV, Senin (11/3/2024).

Doli mengatakan, sampai saat ini, belum ada pembahasan detail soal usulan Jokowi menjadi ketua koalisi partai politik.

Namun, menurut dia, tak ada salahnya jika presiden memberikan banyak masukan ke pemerintahan Prabowo ke depan. Apalagi, kedua tokoh tersebut memiliki hubungan baik.

“Insya Allah kalau resmi Pak Prabowo jadi presiden, saya juga yakin Pak Jokowi paham menempatkan diri, bagaimana Pak Jokowi juga bisa ikut membantu di mana pun posisinya,” ujar Doli.

“Soal posisinya di mana, formal atau informal, itu tergantung Pak Prabowo sebagai presiden terpilih,” lanjut Komandan Alpha Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Doli pun mengungkapkan bahwa ada wacana untuk mengukuhkan Koalisi Indonesia Maju, koalisi pendukung Prabowo-Gibran, menjadi permanen.

Menurutnya, selama lima tahun ke depan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan banyak melanjutkan program dan kebijakan pemerintahan Jokowi. Oleh karenanya, pengukuhan Koalisi Indonesia Maju dinilai penting demi memperkuat soliditas dan stabilitas politik.

“Memang ada pembicaraan lepas di antara pimpinan-pimpinan Koalisi Indonesia Maju, bagaimana agar koalisi yang sudah terbangun kemarin di pilpres, yang kita sebut Koalisi Indonesia Maju itu bisa dipermanenkan untuk menghadapi agenda-agenda penting lainnya di Indonesia, katakanlah dalam waktu dekat pilkada,” kata Doli.

“Kalau memang koalisi ini bisa dirawat dengan baik, ini kan modal untuk kemudian bisa menjaga stabilitas politik di parlemen, paling tidak komunikasi antara DPR dengan pemerintah, sehingga peluang-peluang itu bisa jalan,” tuturnya.

Maka dari itu, belum dapat dipastikan bagaimana format kerja sama Koalisi Indonesia Maju ke depan, apakah akan ada posisi ketua atau tidak, apakah kerja sama koalisi bakal dibuat formal atau tidak, dan detail-detail lainnya.

“Kerja sama ini kan bisa dilakukan kalau ada kesepakatan politik. Kalau enggak ada, enggak bisa jalan,” tandas Ketua Komisi II DPR RI ini.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyatakan, Presiden Jokowi semestinya menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik.

Grace mengungkapkan, ada usul dari Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovannie agar Jokowi dapat memimpin koalisi partai politik yang punya kesamaan visi menuju Indonesia emas.

“Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace dalam program Gaspol! Kompas.com, Minggu (10/3/2024).

Grace berpandangan, Jokowi dapat menjadi sosok yang mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai-partai politik. Ia menilai, tidak mudah mencari seseorang yang bisa menjembatani semua partai politik dan perkataannya dapat mempersatukan partai-partai tersebut.

“Enggak banyak sih saya pikir yang dengan orang rela ya untuk menerima dan hari ini saya pikir Pak Jokowi satu-satunya orang," kata Grace.

Adapun Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, PSI, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).