Nasdem Ungkap Koalisi Perubahan Ingin Buat Perjanjian dengan PDI-P soal Hak Angket Pemilu

Menurut Hermawi, perjanjian tertulis itu penting untuk memastikan keseriusan setiap parpol dalam mendorong penggunaan hak angket di DPR RI.

“Nanti kalau bertemu, kami punya proposal kesepakatan-kesepakatan. Satu kata dan perbuatan, jangan lain di bibir, lain di hati. Supaya satu suara selama angket itu ada,” ujar Hermawi di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Dia menyatakan, jika diperlukan, perjanjian itu berbentuk nota kesepakatan dan mesti ditunjukan pada publik.

“Kalau perlu kita notarialkan, kalau perlu rakyat tahu, supaya tidak ada dusta di antara kita,” kata Hermawi.

Di sisi lain, Hermawi menekankan bahwa saat ini sikap Nasdem tetap sama, yakni menunggu langkah nyata dari PDI-P mendorong hak angket di DPR.

Hal itu sekaligus menampik pernyataan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto yang sebelumnya mengatakan partainya tak lagi menunggu PDI-P untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu.

Hermawi menjelaskan, langkah menunggu PDI-P itu diperlukan agar hak angket tak hanya berhasil diajukan pada rapat paripurna. Tetapi, juga bisa memenuhi persyaratan untuk disetujui dan digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.

“Kita enggak mau kerja setengah-setengah, mesti ada ketegasan, mesti ada komitmen. Gayung mesti bersambut. Ini kan ide dari mereka (kubu pasangan 03). Kepentingan kita sama-sama lah,” ujarnya.

“Kita ingin menjawab keluhan rakyat, kita ingin menjawab tudingan rakyat, mari kita buktikan sama-sama,” kata Hermawi lagi.

Selanjutnya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons positif ajakan itu dan mengatakan tiga parpol pengusungnya bakal membantu merealisasikan wacana tersebut.

Adapun usulan mengajukan hak angket pun akhirnya telah disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung pada Selasa, 5 Maret 2024.

Dalam momen itu tiga politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PDI-P meminta interupsi untuk menyampaikan urgensi penggunaan hak angket.

Namun, politikus Partai Gerindra dan Partai Demokrat nampak menunjukkan resistensi. Sampai saat ini, belum ada kelanjutan proses penggunaan hak angket terakit pemilu di Senayan.