Salin Artikel

Soal Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Kemenko PMK: Sabar, Masih Dirumuskan

JAKARTA, KOMPAS.com- Pihak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta publik bersabar menunggu kepastian mengenai sumber anggaran program makan siang gratis.

Hal ini disampaikan Deputi I Kemenko PMK Nunung Nuryantoro merespons wacana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membiayai program makan siang gratis.

"Saya kira sabar, kita juga masih belum lihat seperti apa programnya, memang masih harus dirumuskan," kata Nunung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Nunung pun mengaku belum mendapatkan informasi detil mengenai wacana mengalokasikan dana BOS untuk program makan siang gratis.

Namun, ia menekankan bahwa pemerintah masih terus merumuskan program yang menjadi janji kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu.

Nunung pun mengingatkan bahwa belum ada presiden terpilih yang dilantik sehingga pihaknya belum bisa membeberkan secara detil rencana program makan siang gratis itu.

"Kemungkinan akan ada porsi anggaran, nanti berikutnya ya (disampaikan) karena ini kan masih digodok untuk program makan siang gratis, presidennya belum dilantik jadi kita belum bisa diskusi," kata dia.

Wacana pemanfaatan dana BOS untuk program makan siang gratis sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran.

Kala meninjau uji coba program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Airlangga bilang, dana BOS bisa menjadi salah satu opsi sumber dana program makan siang gratis.

"Karena model untuk SD dan SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, secara spesifik itu bisa dibuat," kata dia, di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Kamis (29/2/2024).

Lebih lanjut ia bilang, pemerintah saat ini masih memikirkan secara matang terkait pelaksanaan program makan siang gratis, mulai dari penganggaran hingga pelaksanaannya.

Oleh karenanya, saat ini pemerintah disebut melakukan "belanja masalah" untuk mendukung pelaksanaan program makan siang gratis, yang rencananya bakal digulirkan pada tahun depan.

"Ini memang kita lagi belanja masalah, sehingga dengan demikian besar supaya bisa diimplementasikan secara baik, dan kita punya waktu yang panjang untuk melakukan piloting," ucap Airlangga.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/04/17115041/soal-dana-bos-untuk-makan-siang-gratis-kemenko-pmk-sabar-masih-dirumuskan

Terkini Lainnya

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Nasional
Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Nasional
Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan' dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi "Ancaman Keamanan" dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Nasional
Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke