Sandiaga Uno Nyatakan Siap Jika Diajak Gabung di Pemerintahan Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan siap bila diajak bergabung oleh pemerintahan selanjutnya usai Presiden Joko Widodo tidak lagi menjadi presiden.

Adapun hasil hitung cepat berbagai lembaga survei saat ini menunjukkan keunggulan bagi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Paslon  nomor urut 2 itu diprediksi meraup suara 57-58 persen dan akan menang pilpres satu putaran.

Di sisi lain, dalam Pilpres 2024, sandiaga dan partainya PPP, mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP ini menuturkan, kesiapan untuk bergabung dengan pemerintahan baru sesuai dengan posisi partainya yang setia berada di barisan pendukung pemerintah.

"Pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk persatuan Indonesia; dan pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa," kata Sandi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

"Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya," imbuhnya.

Kendati begitu, Ia mengaku belum ada pertemuan atau pembicaraan tertentu untuk membahas hal tersebut.

Ia menyatakan, saat ini kasih fokus bekerja sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Belum lama ini, Sandi melakukan kunjungan kerja ke Singkawang Kalimantan Barat, hingga ke Australia.

"Kita fokus tuntaskan beberapa program andalan, karena ada tantangan global, juga bagaimana kita bisa meningkatkan agar ekonomi kreatif kita bisa mencapai total nilai tambah Rp 1.700 Triliun," tutur Sandi.

Menurut Sandi, target nilai tambah ekonomi kreatif ribuan triliun itu perlu diwariskan kepada menteri baru, agar ekonomi pariwisata di Indonesia semakin bagus.

"Kita harapkan pariwisata dan ekonomi kreatif nanti dipimpin menteri yang baru, nanti bisa menjadi penyumbang terhadap peningkatan output ekonomi kita," ungkap Sandi.

Di sisi lain, Sandi berujar, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden. Ia tidak ingin mencampuri lebih jauh urusan pembagian kursi di kabinet selanjutnya.

"Bukan prerogatif saya, itu prerogatif di pemerintah, presiden yang terpilih," jelasnya.