AHY Mengaku Bakal Konsultasi dengan Hadi untuk Selesaikan Persoalan di ATR/BPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bakal terus berkonsultasi dengan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto untuk menyelesaikan berbagai persoalan di kementeriannya.

Ia mengatakan, hal itu dilakukan agar berbagai kinerja Hadi bisa dilanjutkan dengan optimal.

“Semoga di 8 bulan terakhir ini, saya bisa meneruskan apa yang telah beliau (Hadi) rintis dan jalankan dengan baik dan kalau ada yang hal-hal yang perlu saya konsultasikan, saya akan meminta masukan dan pandangan,” ujar AHY di kantor Kementerian ATR/BPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).

Ia mengungkapkan, sudah mulai berbincang dengan Hadi semalam, Selasa (20/2/2024).

Dalam pertemuan itu, AHY menyampaikan sejumlah hal yang menjadi pesan Hadi.

Pertama, target 120 juta bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kemudian sertifikasi elektronik, isu-isu sengketa yang masih tersisa, termasuk juga yang paling utama bagaimana kementerian yang strategis ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” papar dia.

Selain itu, Hadi juga meminta AHY tidak bersikap lembek terhadap para mafia tanah.

Ia menyebutkan, Kementerian ATR/BPN harus bersikap tegas kepada para pihak yang melawan hukum sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat.

Terakhir, Ketua Umum Partai Demokrat itu berjanji bakal belajar dengan cepat untuk bisa memimpin kementeriannya.

Ia juga mengatakan bahwa jabatan ini menjadi awal mula langkah Demokrat berkiprah di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Ini menjadi sebuah momentum pertama bagi Partai Demokrat untuk bisa kembali ke pemerintahan,” imbuh dia.

Diketahui saat ini Hadi telah dilantik oleh Jokowi untuk mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Jabatan itu sebelumnya dipegang oleh Mahfud Md yang kemudian mengundurkan diri jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sementara, kedekatan Demokrat dengan Jokowi, yang sebelumnya merupakan parpol oposisi terjalin semenjak Demokrat memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.