MKMK Panggil Para Pelapor Hakim Konstitusi Siang Ini

Rapat klarifikasi dilakukan dengan mengundang para pelapor.

"Bukan cuma untuk (pelapor) Pak Anwar Usman. Ada juga yang lain," kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna kepada Kompas.com, Rabu pagi.

Ia menambahkan, pemanggilan ini dalam rangka menjalankan "hukum acara" MKMK yang diatur dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023.

MKMK harus menyelenggarakan Rapat Majelis Kehormatan (RMK) untuk meminta klarifikasi kepada pelapor untuk menentukan apakah, menurut MKMK, laporan layak diteruskan ke tahap pemeriksaan atau tidak.

Palguna memberi catatan, klarifikasi ini berbeda dengan klarifikasi yang sempat mereka lakukan beberapa waktu yang lalu.

Klarifikasi yang lalu itu, tegasnya, tidak terkait dengan 'hukum acara', melainkan dengan status laporan yang dibuat oleh para pelapor.

"Kami harus melakukan klarifikasi itu sebab laporan telah disampaikan sebelum kami (MKMK permanen) terbentuk sehingga secara formal kami tidak memiliki kewenangan untuk memeriksanya. Sebab dalam SK Pengangkatan kami, ditegaskan bahwa MKMK akan menangani laporan yang muncul di masa depan (artinya setelah kami terbentuk)," jelas dia.

"Ternyata setelah kami melakukan klarifikasi yang dulu itu, beberapa pelapor kembali membuat laporan yang baru. Laporan inilah yang harus kami klarifikasi lewat RMK nanti," kata Palguna.

Ia menyatakan, rapat klarifikasi ini bakal berlangsung tertutup.

Zico juga melaporkan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman lantaran menggelar konferensi pers terkait sanksi pencopotan dirinya, 7 November 2023.

Konferensi pers yang sama juga menjadi objek gugatan pelanggaran etik dari Alvon Pratama Sitorus cs terhadap hakim konstitusi ipar Presiden Joko Widodo tersebut.

Sementara itu, ada pula pelapor lain atas nama Andi Rahadian yang melaporkan Wakil Ketua MK Saldi Isra, terkait dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan syarat usia minimum capres-cawapres/Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Saldi sebelumnya sudah diputus tidak terbukti melakukan pelanggaran etika atas hal itu oleh MKMK pimpinan Jimly Asshiddiqie yang mencopot Anwar.

Ada pula laporan yang mempersoalkan kewenangan MKMK ad hoc pimpinan Jimly dalam kasus pelanggaran etika putusan usia minimum capres-cawapres.

Laporan itu diregistrasi atas nama Harjo Winoto dengan hakim terlapor di antaranya Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Wahiduddin Adams yang sudah purnatugas.