Menilik Kans Kubu Anies dan Ganjar Dorong Hak Angket soal Dugaan Kecurangan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan supaya hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) digulirkan buat menyelidiki dugaan kecurangan pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 semakin kencang disuarakan.

Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang pertama menyuarakan soal hak angket.

Menurut Ganjar, Pemilu 2024 ditengarai dinodai aksi kecurangan melibatkan sejumlah lembaga negara.

"Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024) lalu.

Soal tuduhan kecurangan itu, kata Ganjar, harus diusut oleh oleh DPR dengan memanggil seluruh penyelenggara Pemilu sebagai wujud fungsi kendali dan pengawasan.

Menurut dia, jika kecurangan itu didiamkan maka DPR justru tidak menjalankan fungsi lembaga.

"Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus (panitia khusus), minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ujar Ganjar.

Ganjar berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang saat ini mayoritas di DPR bersedia mendorong hak angket. Dia juga berharap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusungnya ikut mendukung gagasan itu.

Di samping itu, Ganjar berharap kubu pesaingnya yakni partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) juga bersedia mendorong hak angket.

Partai yang tergabung dalam KPP adalah Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang diusung oleh KPP juga nampak sependapat dengan usulan Ganjar soal hak angket.

Bahkan menurut Anies, ketiga partai pengusung utamanya sudah membahas soal usulan hak angket itu.

"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Tujuannya adalah sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap pemerintah atau lembaga eksekutif.

Pengawasan dilakukan agar menjaga keseimbangan negara juga memastikan seluruh kebijakan yang diambil pemerintah tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diambil demi kepentingan rakyat.

Kewenangan itu digunakan buat menyelidiki dan mencari bukti-bukti jika benar-benar ada pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan pemerintah, dan dapat digunakan sebagai bahan melakukan revisi atau perbaikan terhadap kebijakan.

Landasan hukum syarat menggunakan hak angket oleh DPR diatur dalam Pasal 177 Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Syarat mesti dipenuhi supaya DPR bisa mengajukan hak angket kepada pemerintah adalah diajukan paling sedikit oleh 25 anggota legislatif dan lebih dari 1 fraksi. Usulan itu juga mesti didukung partai lain supaya memenuhi syarat lebih dari 50 persen anggota dewan.

Selain itu, permohonan hak angket mesti menyertakan dokumen berisi informasi tentang materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan pelaksanaan penyelidikan.

DPR kemudian harus menggelar sidang paripurna buat memutuskan menerima atau menolak hak angket. Jika usulan itu diterima dalam rapat paripurna, maka DPR segera membentuk panitia hak angket terdiri dari semua unsur fraksi di DPR.

Akan tetapi, jika usulan itu ditolak maka hak angket tidak bisa diajukan kembali.

Pengajuan hak angket juga mesti memperhitungkan jumlah anggota DPR yang mendukung.

Saat ini, jumlah kursi di DPR dari partai pengusung Anies mencapai 167, yang terdiri dari Nasdem sebanyak 59 kursi, PKB sebanyak 58 kursi, dan PKS sebanyak 50 kursi.

Sedangkan jumlah kursi partai pengusung Ganjar adalah 147, terdiri dari PDI-P sebanyak 128 kursi dan PPP sebanyak 19 kursi. Jika dijumlahkan maka kedua kubu mempunyai 314 kursi.

Sementara itu, jumlah kursi keseluruhan di DPR adalah 575. Hal itu berarti jika kedua kubu bersatu maka sudah memenuhi persyaratan hak angket, yaitu diajukan 50 persen anggota parlemen dari berbagai fraksi.

Akan tetapi, pengajuan hak angket membutuhkan soliditas sikap dan komitmen partai politik pendukung. Jika ada pihak bermanuver di tengah jalan maka upaya menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 berpeluang kandas.