Pengamat: Jika Nasdem Gabung Koalisi Prabowo, Narasi Perubahan Jadi Gimik Murahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem diprediksi bergabung ke koalisi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, usai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo.

Jika dugaan tersebut jadi kenyataan, narasi perubahan yang selama ini digaungkan Nasdem dan kubu capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dinilai sia-sia.

“Rakyat bisa menuding, narasi kritis dan narasi perubahan yang selama ini mereka kampanyekan ternyata hanya gimik murahan,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Umam menilai, situasi politik belakangan ini merupakan ujian terhadap konsistensi partai-partai politik yang selama ini mengkritisi pemerintah dan menyerukan gerakan perubahan.

Selama masa kampanye Pemilu 2024, kubu Anies-Muhaimin yang disokong oleh Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat banyak menyerang kubu Prabowo-Gibran sekaligus pemerintahan Jokowi.

Berulang kali kubu Anies-Muhaimin menyinggung soal etika dan pelanggaran konstitusi atas pencalonan Gibran, hingga menyentil soal moralitas berdemokrasi.

“Artinya, jika akhirnya mereka memilih bergabung dengan kekuasaan, maka mereka sejatinya tengah menjilat ludah sendiri, dan menipu rakyat yang memilih partainya setelah terbuai oleh janji-janji perubahan dan narasi kritis kontra-pemerintah yang mereka munculkan,” ujar Umam.

Umam yakin, Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres yang unggul pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menurut hasil hitung cepat akan berupaya menggoda partai-partai di kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bergabung ke pemerintahan.

Sebagai pemimpin selanjutnya, Prabowo dipastikan menginginkan pemerintahan yang stabil yang dilandasi oleh dukungan mayoritas partai politik. Oleh karenanya, tak heran jika Prabowo berupaya merangkul partai-partai lawan.

Pada saat bersamaan, lanjut Umam, situasi ini menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah untuk putar balik dari koalisi lama, dengan membelot pada kubu pemenang.

Sebab, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.

“Mereka juga tampaknya tidak siap untuk menanggung risiko dan konsekuensi ekonomi-politik dan stabilitas internal partainya ketika mereka harus berpuasa dari kekuasaan,” kata Umam.

Bukan tidak mungkin, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PKS, dan PKB juga bakal turut merapat ke koalisi Prabowo-Gibran kelak.

Jika partai-partai tersebut pada akhirnya bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran, ini seolah membenarkan pernyataan Anies Baswedan yang pernah menyebut bahwa banyak pemimpin politik tak kuat menjadi oposisi karena kepentingan bisnisnya terhalang.

“Manuver Surya Paloh seolah membenarkan penyataan Anies Baswedan dalam debat capres pertama yang pernah menyatakan banyak pemimpin politik yang tidak tahan menjadi oposisi karena membuat mereka tidak bisa berbisnis,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya diberitakan, Surya Paloh bertemu Jokowi di Istana Negara pada Minggu 18/2/2024) malam. Pertemuan itu dibenarkan oleh Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Ari Dwipayana. Pihak Istana menyebut, pertemuan keduanya merupakan permintaan Surya Paloh. 

“Sebelumnya, Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden," kata Ari saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

Sementara, Jokowi menyebut bahwa ia hanya bertindak sebagai penghubung atau jembatan ketika bertemu dengan Surya Paloh.

Adapun urusan-urusan politik, kata Jokowi, ia serahkan seluruhnya kepada partai-partai politik di Tanah Air. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku hanya ingin menjadi penghubung komunikasi terhadap semua hal.

“Itu sebetulnya, saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan," kata Jokowi, Senin (19/2/2024).

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal posisi politik Nasdem pada 2024-2029.

Ia menekankan, pertemuan keduanya merupakan hal yang biasa karena Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Pertemuan itu bisa kita lihat pada perspektif bahwa Pak Jokowi dan Pak Surya itu dalam bagian koalisi Pak Jokowi 2019. Apa yang pernah saya dan Pak Surya sampaikan sebelumnya, bahwa komitmen-komitmen Nasdem akan mengawal pemerintahan sampai 2024,” kata Ali kepada Kompas.com.