Tepis Isu Mundur, Menteri Basuki: Saya Kerja Terus, Perintahnya Begitu Kan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menepis isu mundur dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menyatakan, isu mundur sudah lewat mengingat hanya satu hari tersisa menjelang pencoblosan Pilpres pada 14 Februari 2024.

Basuki menuturkan, selama ini dirinya bekerja terus sebagai Menteri PUPR di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.

"Halah itu udah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus," kata Basuki saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024).

Basuki menyampaikan, ia diperintahkan untuk berada di Kabinet hingga akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia juga mengungkapkan bahwa kabinet saat ini tetap solid.

"Perintahnya (sampai akhir) begitu, kan. Masih (solid) kalau saya, enggak ada urusan," tuturnya.

Ditanya mengenai komunikasinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia menjawab belum bertemu setelah hari ulang tahun Megawati.

"Belum ketemu (Bu Mega) saya. Wah, (terakhir ketemu) sudah ultah beliau dulu," jelas Basuki.

Sebagai informasi, isu mundurnya beberapa menteri sempat berhembus beberapa waktu terakhir. Menteri yang diisukan mundur adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bahkan sempat mengungkapkan cerita Menteri Sosial Tri Rismaharini soal suasana rapat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurut Hasto, Risma mengaku suasana di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman.

"Bahkan Ibu Risma menceritakan sekarang bagaimana suasana rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat, itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Namun, ucapan Hasto sudah dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Presiden, kondisi kabinetnya saat ini masih biasa saja. Kepala Negara menegaskan jika ada perbedaan pilihan politik di antara menteri-menterinya merupakan hak demokrasi.

"Biasa saja. Bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi, tidak perlu dibesar-besarkan," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).