Salin Artikel

Gelar EVP di Bali, DPR dan KPU Tunjukkan Kualitas Pemilu Indonesia ke Dunia

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP).

Acara tersebut dihadiri oleh 12 parlemen negara sahabat dan tiga organisasi internasional di Bali pada tanggal 12 hingga 15 Februari 2024.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta mengatakan bahwa kegiatan EVP merupakan kesempatan untuk menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia kepada negara-negara sahabat.

Selain itu, kata dia, kegiatan tersebut juga merupakan upaya untuk membangun citra DPR RI sebagai parlemen modern dan terbuka.

“Hal ini memang menjadi komitmen kami untuk mengundang para observer dari negara-negara sahabat. Itu bagian dari resiprokal kami juga, karena kami juga diundang oleh negara-negara itu dan kemudian kami juga mengundang balik," kata Sukamta.

"Di samping itu, kami juga berkepentingan supaya pemilu kita ini bisa disaksikan oleh negara-negara sahabat terutama parlemen di seluruh dunia,” ucap Sukamta dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Dpr.go.id, Selasa (13/2/2024).

Selain kegiatan peninjauan lapangan, lanjut dia, dalam rangkaian pemantauan pemilu dari luar negeri ini juga akan diselenggarakan focus group discussion (FGD) yang akan membahas tentang sistem dan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sukamta menjelaskan bahwa FGD tersebut diadakan untuk menunjukkan kepada para pengamat bahwa pemilu yang diselenggarakan oleh Indonesia memiliki keunikan dan kompleksitas tersendiri. 

“Jadi FGD ini lebih kepada kami mau memperlihatkan proses dari pemilu, dan ini pemilu (di Indonesia) yang salah satunya di dunia yang begitu complicated (dengan) adanya presiden, DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan itu yang kami perlihatkan bahwa kami damai-damai saja," kata Sukamta.

"Kami juga ingin mereka memberikan kesan dan pesan serta menjadi sarana tukar pikiran terkait proses kepemiluan yang ada,” jelasnya.

Sukamta berharap agar semua kegiatan berjalan lancar dan para pengamat dapat memberikan masukan yang berharga bagi Indonesia terkait pelaksanaan pesta demokrasi lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, Sukamta menekankan agar semua pemangku kebijakan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dapat menjaga kredibilitasnya, karena proses ini akan disaksikan oleh banyak negara. 

“Kami juga berharap sebagaimana pemilu sebelumnya, semua berjalan lancar dan damai. Tidak ada insiden yang menyebabkan kerusuhan. Itu yang paling penting untuk disaksikan oleh peninjau dari seluruh dunia," kata Sukamta.

"(Selain itu) tidak kalah penting adalah kualitas dari proses pemilu itu sendiri, di mana semua bisa berlangsung sesuai dengan aturan yang ada, berlangsung secara umum, bebas, jujur, dan adil untuk seluruh kontestan pemilu,” tutur anggota DPR RI Komisi I itu.

Lebih lanjut, Sukamta juga berharap bahwa kegiatan EVP 2024 dapat memperkuat hubungan antara DPR RI dengan parlemen negara lain dan menjadi wadah untuk berbagi pengalaman demi kemajuan demokrasi.

“Observasi ini juga dapat menjadi bagian dari diplomasi parlemen kepada parlemen negara lain, (melalui jalur) multitrack diplomasi ini. Salah satunya kita memanfaatkan momen pemilu untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat secara bilateral,” ujar Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Yogyakarta itu.

Menurut informasi dari panitia pelaksana, parlemen negara lain yang sudah mengonfirmasi partisipasinya adalah parlemen Australia, Azerbaijan, Malaysia, Kamboja, Laos, Qatar, Rusia, Tanzania, Turki, Timor Leste, Uzbekistan, dan Venezuela.

Sementara itu, tiga organisasi internasional yang juga akan hadir adalah Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), dan Global Initiatives of Northern Illinois University. 

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/13/10265321/gelar-evp-di-bali-dpr-dan-kpu-tunjukkan-kualitas-pemilu-indonesia-ke-dunia

Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke