Sekjen PDI-P Sebut Pukul 12.00 Jadi "Crucial Time" di TPS, Ingatkan Potensi Penyalahgunaan Surat Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya telah melakukan simulasi terhadap potensi kecurangan pada hari H pemilihan umum (Pemilu) 2024 pada Rabu, 14 Februari 2024.

Dari simulasi tersebut, PDI-P memitigasi waktu krusial sekitar pukul 12.00 waktu setempat.

"Crucial time saat pencoblosan 14 Februari 2024 adalah sekitar pukul 12.00. Yakni ketika ada pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), tetapi memiliki KTP, itu mereka berhak datang dengan surat keterangan (suket pindah memilih)," ujar Hasto di Cemara 19, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).

“Maka manajemen surat suara ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak disalahgunakan,” tegasnya.

Selain itu, menurut Hasto, pihaknya juga menerima laporan terbaru tentang bagaimana di berbagai wilayah, muncul berbagai gerakan-gerakan untuk memindahkan suara.

Yakni dari partai-partai tertentu dipindahkan ke partai yang belum lama muncul dan dekat dengan kekuasaan.

“Ini yang kemudian juga harus diwaspadai karena mintanya tidak main-main. Dengan menekan para kepala desa oleh aparatur oknum-oknum dari Polri kalau di Jawa, kalau di luar Jawa ada oknum-oknum dari TNI untuk memberikan suara per desa itu 200-300 kepada PSI,” ungkap Hasto.

"Ini laporan yang bisa dipertanggungjawabkan karena kami ada sumbernya," lanjutnya.

Oleh karenanya, Hasto menyebutkan PDI-P sudah menyiapkan sekurangnya 1,6 juta orang saksi dan ditambah relawan saksi.

Pihaknya juga melibatkan kelompok masyarakat yang mengawasi pelaksanaan pemilu melalui aplikasi seperti Kawal Pemilu, Jaga Pemilu, warga jaga suara dan sebagainya untuk mengamankan rekapitulasi suara.

“Dengan deployment dari seluruh saksi yang sudah dipersiapkan dan dilatih maka bagi mereka yang akan melakukan kecurangan sebaiknya berhati-hati karena akan berhadapan dengan saksi-saksi kami yang militan, saksi-saksi kami yang berani menerjang hambatan apapun bagi pihak-pihak yang mau melakukan kecurangan,” jelas Hasto.

“Dan satgas Ganjar Mahfud juga di-standby-kan. Karena satgas tersebut sudah melakukan deklarasi anti money politic dan anti intimidasi di GBK. Mereka akan mengawal para saksi kami,” pungkasnya.

TPN pun meminta agar masyarakat tak takut melaporkan setiap dugaan kecurangan.

Sebab TPN akan membela jika terjadi intimidasi.

“Jangan takut membela rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka kepada seluruh lapisan masyarakat, kami serukan untuk jangan takut menghadapi intimidasi. Kami akan memberikan pembelaan sebaik-baiknya buat mengawal suara rakyat tersebut,” kata Hasto

Sementara itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 adalah saat-saat kritis bagi bangsa Indonesia.

Bahkan ia menyebutnya sebagai sebuah ujian sejarah.

“Ini Pemilu yang menjadi ujian sejarah. A test of history, apakah kita bisa menjadi bangsa yang besar atau tidak. Apakah bisa menjadi bangsa yang demokratis atau tidak, setelah melewati proses yang sangat mencekam dalam banyak hal karena ada banyak intervensi kekuasaan yang belum pernah terjadi selama ini,” jelas Todung.