Salin Artikel

Goenawan Mohammad Sebut Pengetahuan Jokowi Tak Sampai untuk Mengerti Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jurnalis senior Goenawan Mohamad menganggap bahwa Presiden Joko Widodo tidak memahami esensi Reformasi.

Hal ini ia sampaikan dalam pembacaan Maklumat Komunitas Utan Kayu terhadap Jokowi, Jumat (9/2/2024), berkaitan dengan tindakan Kepala Negara yang dinilai kian nyata berpihak dan menggunakan kewenangannya untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

"Jokowi tidak pernah aktif di bidang politik Reformasi. Saya kira pengalaman dan pengetahuan politiknya itu tidak sampai," kata Goenawan yang selama 9 tahun terakhir mendukung Jokowi itu.

"Dia waktu itu hanya pengusaha yang sukses di Solo, pengusaha furnitur. Jadi dia hanya menikmati Reformasi, tapi saya kira dia akhirnya tidak mengerti untuk apa Reformasi. Jadi kalau sekarang dia melanggar, ya karena dia tidak tahu kalau itu melanggar dan menginjak-injak orang-orang yang pernah diculik, dibunuh, atau dipenjara," ungkapnya.

Goenawan mengaku sedih karena impian untuk melihat Indonesia semakin baik dan tak lagi mengulangi trauma masa lalu terhambat dan hampir gagal dengan tindakan Jokowi.

"Sekarang ini kan nepotisme dikembalikan, korupsi tentu saja terjadi, juga ancaman pada kebebasan," ujar dia.

"Sekarang kita akan lihat, pemilihan umum kan dulu diorkestrasi oleh Soeharto, sekarang demikian juga. Jadi kalau nanti Prabowo menang, kemungkinan menang, itu saya sih sudah tahu, ya tidak bisa tidak. (Capres) yang lain kan melawan jenderal dan presiden sekaligus," tegas Goenawan.

Ia mengakui pernah mendukung Jokowi begitu setia, namun kini ia mengungkit "dosa-dosa" politik Jokowi terhadap lembaga-lembaga negara, mulai dari pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai runtuhnya marwah Mahkamah Konstitusi (MK).

Rival politik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, baik Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar telah berulang kali melaporkan dugaan adanya penggunaan alat negara untuk mengintimidasi para pendukung mereka.

Kedua kubu juga lantang mengkritik kejanggalan hingga pembengkakan anggaran untuk menggenjot pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Jokowi maupun menteri-menteri di kabinetnya yang merangkap sebagai ketua umum partai pendukung Prabowo-Gibran.

Pencalonan Gibran sendiri terbukti melibatkan pelanggaran etik mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga ipar Jokowi atau paman Gibran, Anwar Usman, melalui putusan janggal perubahan syarat usia minimum capres-cawapres.

Dari segi pemberantasan korupsi, peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis Transparency International turun tahun ini dengan skor yang stagnan.

"Akibatnya nanti kita akan punya negara yang tidak ada aturan dan itu berbahaya sekali. Begitu MK tidak dipercaya, nanti kalau ada perselisihan (hasil pemilu), siapa yang jadi wasit? Tidak ada. Wasit sekarang pemain," kata Goenawan.

"Dia akan merasa bahwa setelah dia tidak jadi presiden dia masih bisa mengontrol? Tidak bisa. Tidak ada dalam sejarah orang yang tidak punya jabatan resmi, punya akses kepada alat-alat kekuasan, pasti tidak sekuat dulu. Dia pikir dengan ada anaknya di istana dia bisa kontrol? Dia pikir bahwa Prabowo berjanji akan dipatuhi?" ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/09/21572351/goenawan-mohammad-sebut-pengetahuan-jokowi-tak-sampai-untuk-mengerti

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke