Hasto PDI-P: Anggaran Tiap Kementerian Dipotong 5 Persen untuk Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, kebijakan bantuan sosial (bansos) pemerintah bermasalah karena digunakan untuk kepentingan politik.

Hasto menyebutkan, anggaran kementerian pun dipaksa dipotong demi memenuhi kebutuhan anggaran penyediaan bansos.

"Sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk gunakan bansos demi kepentingan elektoral sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral," kata Hasto di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Hasto mengatakan, bansos semestinya diberikan untuk menujukkan komitmen pemerintah kepada rakyat, bukan kepentingan politik.

Namun, menurut dia, yang terjadi sekarang bansos justru menjadi alat politik karena disalurkan melalui partai-partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantkng partai paslon 02, ini menunjukan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat dari pajak," ujar Hasto.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah terus menggelontorkan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) atau perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah nilai anggaran Bansos pada 2024 yang mencapai Rp 496 triliun.

Jumlah anggaran Bansos pada 2024 lebih besar 12,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 439,1 triliun.

Bahkan jumlah anggaran Bansos 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp 498 triliun

Kebijakan bansos ini dinilai sebagai wujud politik transaksional dan dianggap terkait dengan agendanya elektoralnya.

Seperti diketahui, anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.