Salin Artikel

Tanggapi Kritik JK Soal Bansos, Bahlil: Masak Kita Enggak Boleh Beri ke Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjawab kritikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, kepada Presiden Joko Widodo yang membagikan bansos ke berbagai daerah di tahun politik.

Adapun kritikan itu dilayangkan JK lantaran dia menganggap perbuatan Jokowi memalukan usai membagikan bansos di depan Istana.

Menanggapi hal itu, Bahlil menyampaikan bansos merupakan hak masyarakat yang membutuhkan.

"Dan masak sih kita enggak boleh beri kepada rakyat yang berhak menerimanya? Masak kita yang mampu ini enggak senang melihat negara memberikan perhatian kepada rakyat kecil," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).

Bahlil meminta semua pihak tidak merasa memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat rentan dan miskin.

Sebab, ada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan tersebut.

Politisi Partai Golkar ini mengaku pernah merasakan makan beras untuk keluarga miskin (Raskin) karena masalah ekonomi.

"Ingat saya pernah merasakan betul beras raskin karena ibu saya orang miskin dulu. Ibu saya pembantu rumah tangga, ayah saya buruh bangunan. Setiap bulan kami diberi jatah raskin, dan sangat bermanfaat," tuturnya.

Lagi pula kata Bahlil, pembagian bansos bukan baru-baru ini saja dilakukan Jokowi.

Pembagian ini sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya, bahkan sejak tahun 2009 ketika Jokowi belum menjadi presiden.

"Sejak zamannya pak JK sudah ada pas 2014 jadi Wapres. Dan Pak Presiden membagi itu juga sudah dari tahun sebelumnya. Dari 2015, 2017, sering melakukan. Bukan baru," jelas Bahlil.

Kemudian lanjut Bahlil, anggaran pembagian bansos sudah disetujui oleh DPR RI.

Oleh karena itu, ia curiga beberapa pihak yang memprotes pembagian bansos justru tidak sayang kepada rakyat kecil.

"Mungkin bagi orang kaya biasa saja. Nah, Pak Jokowi ingin memberikan itu dan ini sudah diputuskan lewat DPR. Masak ada elite yang memprotes itu," sebut Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengkritik aksi Presiden Joko Widodo yang pernah membagi-bagikan bantuan sosial di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada 2023 lalu.

Jusuf Kalla menilai, perbuatan Jokowi itu memalukan karena tidak sepatutnya bansos dibagikan di depan istana.

"Ini memalukan sekali. Kok bansos dibagikan di depan Istana," kata JK usai menghadiri Konferensi Pers bersama para Tokoh Bangsa dan Organisasi Masyarakat untuk Pemilu 2024 di Jakarta, dalam keterangan tertulis, Kamis (1/2/2024).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan, seorang presiden juga tidak perlu turun langsung membagi-bagikan bansos kepada masyarakat.

Menurut JK, bansos semestinya bisa didistribusikan melalui kantor pos, bukan malah dibagikan oleh presiden di depan istana yang jalannya justru dilalui oleh mobil.

"Sebaiknya jangan diulangi lagi, memalukan sekali. Bisa saja media internasional tulis bahwa Indonesia sudah parah sampai presiden bagi-bagi beras depan istana,” ujar JK.

Untuk diketahui, Jokowi pernah memantau langsung pembagian bansos untuk masyarakat di depan Istana Merdeka pada April 2023 lalu.

Ketika itu Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir memantau pembagian paket sembako dari pihak Istana Kepresidenan kepada masyarakat.

Belakangan, video pembagian bantuan itu kembali beredar pada bulan Januari 2024 menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/02/19285801/tanggapi-kritik-jk-soal-bansos-bahlil-masak-kita-enggak-boleh-beri-ke-rakyat

Terkini Lainnya

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke