Salin Artikel

Bawaslu Periksa Dugaan 3.238 Pemilih Ganda di Johor Bahru

"Johor lagi kita periksa. Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Johor juga lagi kita minta keterangan, kita minta laporan hasil pengawasan mereka," ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Peristiwa ini disebut dapat menjadi bentuk tindak pidana pemilu, seandainya terbukti terdapat indikasi demikian.

Ia juga mengakui bahwa jika laporan itu terbukti benar, maka peristiwa ini berpotensi menimbulkan kecurangan pemungutan suara di kawasan itu.

"Jika kemudian ada indikasi pidana tentu kita sampaikan ke teman-teman polisi dan jaksa," ujar dia.

"Kalau ada pelanggaran administrasi, nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Kalau tidak ada laporan, alhamdulillah," sambung Bagja.

Pada Kamis (1/2/2024), Migrant CARE melaporkan langsung dugaan pelanggaran administrasi terkait kejanggalan DPTLN Johor Bahru kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Pada DPTLN Johor Bahru, Malaysia, Tim Migrant CARE menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, melalui keterangannya pada Kamis (1/2/2024).

Ia menemukan, pada DPTLN Johor Bahru, PPLN mempublikasikan nama, umur dan alamat masing-masing warga negara. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa KPU tidak mempunyai satu standar baku bagaimana penetapan DPTLN di masing-masing kota/negara.

"Selain 3.238 nama ganda yang kami temukan dalam DPT Johor Bahru, kami juga menemukan banyak data ganjil," ujar Wahyu.

Ia merinci, berdasarkan temuan lembaganya, terdapat 22 orang DPTLN Johor Bahru bertuliskan alamat Indonesia yaitu Sumenep dan 2 orang bertuliskan alamat Jember, Jawa Timur.

"Terdapat 19 nama dalam data tertulis beralamat 'bercuti / rehat/pulang'," ujar Wahyu.

Ia menegaskan, Malaysia merupakan negara yang menjadi fokus pemantauan Migrant CARE dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024.

Wilayah Johor Bahru Malaysia merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak pemilu Indonesia di luar negeri dengan total pemilih 119.491 orang.

Terlebih, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Luar Negeri yang diluncurkan oleh Bawaslu RI, menyatakan Malaysia merupakan negara paling rawan.

"Kami sedang koordinasikan ke (Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN) Johor Bahru, data ganda yang dimaksud Migrant CARE itu apa," kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, Jumat (2/2/2024).

"Kami sedang mempelajari rilis mereka," ia menambahkan.

Sebelumnya, Migrant CARE juga sempat melaporkan dugaan pelanggaran berupa 374 pemilih ganda di New York, Amerika Serikat, ke Bawaslu RI.

Setelah ditelusuri, PPLN New York dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) New York menyimpulkan benar terdapat 198 pemilih terdaftar ganda yang kelak akan dianggap tidak memenuhi syarat.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/02/14014771/bawaslu-periksa-dugaan-3238-pemilih-ganda-di-johor-bahru

Terkini Lainnya

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke