Jokowi Tak Ajak Risma Bagikan Bansos, PDI-P: Penyalahgunaan Politik yang Serius, Cederai Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai Presiden Joko Widodo telah melakukan penyalahgunaan yang serius dalam pemberian bantuan sosial  kepada masyarakat.

Sebab, Jokowi tak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam yang memiliki tupoksi dalam penyaluran bansos.

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto menduga Jokowi sengaja tidak mengajak Risma karena statusnya sebagai menteri dari PDI-P. 

PDI-P merupakan parpol pengusung pasangan calon nomor urut 3. Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Di sisi lain, Jokowi diyakini mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," lanjut dia.

Hasto menilai, Risma sebagai menteri dan kader PDI-P juga memiliki integritas yang tinggi.

Sehingga, Risma juga diklaim tidak ingin ikut membagikan bansos yang disampaikan langsung Jokowi.

"Beliau (Risma) tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga, maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu," imbuh Hasto.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini mengingatkan, bansos bukanlah kebijakan presiden semata.

Namun, bansos disebut merupakan kebijakan politik dari politik anggaran yang ada di DPR RI.

"Sehingga pembagian bansos jangan dipolitisasi," pungkas Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengakui Presiden Jokowi tidak mengajak Mensos Tri Rismaharini saat membagikan sejumlah bansos akhir-akhir ini.

Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan.

Sehingga, Kepala Negara langsung melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga (sekaligus) mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," jelas Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024).