Dukung Anggaran Bansos untuk 1 Tahun, Said: Alokasi Harus Tepat dan Jangan Dikaitkan Politik

KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah menyatakan dukungannya terhadap penebalan anggaran bantuan sosial (bansos) selama satu tahun.

"Saya mendukung penebalan anggaran bansos untuk satu tahun sekaligus, dan diberikan setiap tiga bulan. Namun alokasi waktunya harus tepat, jangan dikaitkan dengan momentum kegiatan politik," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/1/2024).

Oleh karena itu, Said menyarankan agar penyaluran bansos pada tiga bulan pertama, dalam rentang Januari hingga Maret 2024 sebaiknya dilakukan pada minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024.

Hal tersebut bertujuan agar bansos yang bersumber dari pajak rakyat dapat memberikan dampak maksimal untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan tidak dicurigai sebagai alat politik menjelang pemilihan presiden (pilpres).

Menurut Said, sangat tidak elok memanfaatkan program untuk rakyat kecil demi mengais dukungan politik.

Ia menilai bahwa praktik seperti itu tidak hanya merugikan budaya demokrasi, tetapi juga menciptakan konflik kepentingan yang dapat merugikan rakyat kecil dalam proses pemilihan dengan memanfaatkan bansos.

"Apabila disalurkan sebelum pemilu, tujuan politiknya sangat jelas, menggunakan program anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk kemenangan pilpres,” imbuh Said yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Said menilai bahwa penyaluran bansos pada kuartal I-2024 setelah pemilu juga merupakan langkah yang tepat.

"Kita juga tidak sedang menghadapi masa El Nino, bahkan dua bulan terakhir ini curah hujan cukup tinggi. Bahkan, saat ini kita sudah memasuki musim panen," imbuh Said.

Bansos sebagai upaya tanggulangi kemiskinan ekstrem

Sebelumnya, Said menekankan bahwa bansos adalah cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Saya juga telah berulang kali menegaskan bahwa bansos merupakan metode untuk mengatasi kemiskinan ekstrem," jelasnya.

Menurut Said, kelompok miskin ekstrem adalah warga Indonesia yang tidak memiliki sumber daya apa pun, dan secara fisik sudah tidak produktif, seperti rumah tangga lanjut usia (lansia) tanpa anggota keluarga.

Oleh karena itu, kata dia, peran bansos dalam kebijakan sangat penting untuk rakyat. Bansos akan efektif membantu rumah tangga miskin secara tepat waktu dan sasaran.

"Saya khawatir dengan kebijakan bansos yang lebih didasarkan pada aspek politik daripada aspek teknokrasi, program bansos dapat menjadi tidak tepat sasaran," ujar Said.

Dia menyebutkan bahwa hal yang paling dikhawatirkan adalah target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 tidak tercapai karena penyaluran bansos lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Bahkan, hal ini langsung dipelopori oleh pemimpin negara.

Diskursus publik soal bansos menyeruak

Seperti diketahui, selama hampir enam bulan terakhir, diskursus publik tentang bansos telah mencuat dan menjadi topik hangat.

Melihat sentimen yang ada, intensitas pemimpin negara dalam mendistribusikan bansos menjelang pemilu, terutama dengan keterlibatan salah satu calon yang merupakan keluarganya, sebenarnya telah menjadi kontroversi.

Banyak yang mengingatkan agar pemimpin negara tidak terlibat dalam konflik kepentingan lebih dalam Pilpres 2024 dengan memanfaatkan bansos.

“Sungguh memprihatinkan jika pemimpin negara memberikan contoh perilaku yang tidak baik, menunjukkan tindakan konflik kepentingan dengan cara yang vulgar, dengan memanfaatkan kepentingan rakyat kecil,” imbuh Said.

Menurutnya, Menteri Sosial (Mensos) yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam penyaluran bansos karena data 18,8 juta penerima bansos ada di Kementerian Sosial (Kemensos) tidak dilibatkan.

Sebaliknya, hal ini diambil alih oleh badan-badan lain yang tidak memiliki kewenangan terhadap hal tersebut.

Selama hampir 10 tahun kepemimpinan presiden ke-7 Indonesia, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, terlebih Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang perannya lebih bersifat kebijakan.

"Kalau kemudian lembaga-lembaga selain Kemensos itu menyebarkan bansos, apa dasar data yang digunakan? Sehingga publik patut curiga bahwa hal ini dapat menjadi alat politik, bukan alat untuk menanggulangi kebijakan kemiskinan," jelas Said.