Salin Artikel

Jaksa Agung Digugat karena Diduga Hentikan Penyidikan Perkara Nistra Yohan

Nistra diduga menerima aliran uang dari proyek dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Gugatan dengan klasifikasi sah atau tidaknya pengentian penyidikan itu dilayangkan pada Senin (22/1/2024).

Perkara yang teregister nomor 15/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL ini bakal diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal Abdullah Mahrus.

Dalam berkas permohonannya, LP3HI menyebut Kejagung telah melayangkan pemanggilan kepada Nistra Yohan.

Namun, Nistra Yohan tidak kunjung mendatangi panggilan yang dilyangkan oleh Kejagung.

Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho menilai, atas sikap Nistra Yohan yang tidak kooperatif, Kejaksaan Agung tidak menindaklanjutinya dengan menerbitkan perintah bawa paksa yang diatur dalam KUHAP.

Selain itu, Korps Adhyaksa tidak memasukkan Nistra Yohan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Akibatnya, tindak pidana korupsi BTS 4G tidak menjadi terang benderang.

Padahal, berdasarkan keterangan Irwan Hermawan dan Windi Purnama yang kini menjadi terdakwa kasus tersebut, terdapat aliran dana korupsi BTS 4G yang mengalir ke oknum anggota DPR Komisi I melalui Nistra Yohan.

"Bahwa tindakan termohon yang tidak menetapkan Nistra Yohan sebagai buronan dan/atau memasukkan Nistra Yohan dalam DPO adalah bentuk penghentian penyidikan secara tidak sah dan melawan hukum atas perkara tindak pidana korupsi pada proyek BTS Bakti Kominfo yang melibatkan Nistra Yohan," kata Kurniawan kepada Kompas.com, Senin (29/1/2023).

"Ini mengakibatkan proses hukum menjadi mengambang dan tidak dapat dituntaskan selama bertahun-tahun, oleh karenanya pemohon meminta agar penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon haruslah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum," ucap dia.

Kurniawan menyampaikan, sebelum LP3HI mengajukan permohonan praperadilan ini, dirinya pernah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) agar bekerja sama dengan Partai Gerindra pada bulan Oktober 2023.

Nistra Yohan merupakan kader Partai Gerindra.

Kerja sama antara Jampidsus dengan Partai Gerindra dinilai perlu dilakukan untuk mempermudah pencarian dan mendudukkannya ke persidangan.

"Namun, hingga permohonan a quo diajukan, tidak terdapat respon dari termohon maupun Partai Gerindra, termasuk tidak terdapat bukti nyata adanya kerja sama dari Partai Gerindra untuk mengantarkan Nistra Yohan kepada termohon," kata Kurniawan.

Saat itu, Windi dan Irwan menjadi saksi terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate; Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; dan eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto.

Dalam sidang 26 September 2023 lalu, Windy dan Irwan mengaku telah memberikan uang kepada beberapa pihak untuk pengamanan perkara BTS 4G yang diselidiki Kejaksaan Agung. diantaranya sebesar Rp 70 miliar kepada seseorang bernama Nistra Yohan.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/29/08220981/jaksa-agung-digugat-karena-diduga-hentikan-penyidikan-perkara-nistra-yohan

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke