Salin Artikel

JK Cerita Terkejut Ibu Kota Negara Diputuskan Pindah, Tak Ada Dialog dan Belum Ada Penelitian di Awal

Jusuf Kalla mengungkapkannya setelah menjelaskan alasannya khawatir terhadap proses pemindahan ibu kota negara. Diketahui, proses pemindahan ibu kota memang sudah berlangsung sejak dua tahun lalu.

Adapun JK mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang juga mengkritisi pemindahan ibu kota negara ke IKN. Lalu, berjanji mengevaluasi pemindahan tersebut jika terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Enggak tahu. Tiba-tiba saja (ibu kota) pindah. Tidak ada kesempatan untuk buat dialog atau diskusi, enggak ada," kata JK dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Selasa (23/1/2024).

Kemudian, JK mengungkapkan, dirinya yang saat itu masih menjabat sebagai wakil presiden meminta sejumlah menteri menjelaskan apa alasannya memindahkan ibu kota negara.

JK mengaku bahwa hanya dirinya yang bertanya tentang urgensi pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Menteri-menteri di kabinet saat itu pun menjelaskan bahwa alasan pindah ibu kota adalah mencari titik tengah Indonesia yang dinilai berada di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara.

"Saya tanya ke Sri Mulyani (Menteri Keuangan), katanya, 'Kan bapak juga hadir'. Iya ingat. Saya tanya, apa alasannya pindah? Dia bilang supaya di tengah. Saya bilang kalau mau di tengah Indonesia ya Sulawesi, di Majene. Kalau mau di tengah ya," ujar JK.

Politikus senior Partai Golkar ini juga berpandangan, sepengetahuannya sejauh ini negara-negara yang memindahkan ibu kota justru memilih daerah yang lebih sejuk.

Namun, JK heran karena pemerintah memindahkan ibu kota negara justru ke daerah yang lebih panas cuacanya.

"Kenapa panas? Karena di atasnya khatulistiwa, di bawahnya batubara," ujar JK seraya tertawa.

Di lain sisi, JK mengungkapkan, sepengetahuannya pemindahan ibu kota negara tidak berdasarkan proses penelitian dengan matang di awal.

"Saya waktu itu memang masih di pemerintahan. Tidak pernah ada studi, yang kita tahu. Tidak ada studi yang lengkap dengan penelitian, di mana pindahnya. Mestinya kan butuh penelitian bagaimana airnya. Tidak ada (penelitian). Malah belakangan. jadi Masyaallah," kata JK.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/25/06022471/jk-cerita-terkejut-ibu-kota-negara-diputuskan-pindah-tak-ada-dialog-dan

Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke