KPK Cecar Sekjen Kemenhub soal Dugaan Pengondisian Temuan BPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub) Novie Riyanto menyangkut dugaan pengondisian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, dugaan manipulasi hasil audit itu telah dikonfirmasi penyidik saat memeriksa Novie sebagai saksi dugaan suap proyek jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kemenhub, pada Kamis (18/1/2024).

Penyidik juga mengonfirmasi dugaan lelang yang dikondisikan agar memenangkan pihak-pihak tertentu.

"Dikonfirmasi terhadap saksi atas dugaan adanya pengaturan para pemenang lelang, termasuk pengondisian temuan audit BPK," kata Ali kepada awak media, Senin (22/1/2024).

Tidak hanya itu, tim penyidik juga menelisik dugaan penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk menangani beberapa pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenhub.

"Untuk beberapa proyek pengadaan di Kemenhub RI," kata Ali.

Adapun Novie diminta bersaksi untuk dua tersangka baru dugaan suap proyek jalur kereta pada DJKA, Kemenhub.

Menurut Ali, dua tersangka itu merupakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenhub dan BPK.

"Satu Kemenhub dan satu BPK," kata Ali.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 14 orang tersangka. Mereka adalah Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.

Kemudian, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya; PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat; PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi; dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah.