Gagasan Prabowo Perangi Korupsi: Naikkan Gaji Pejabat dan Sanksi yang Tak Patuh LHKPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyampaikan sejumlah gagasan mengenai upaya pemberantasan korupsi.

Ia menyinggung soal perbaikan kualitas hidup penyelenggara negara, pemberian sanksi terhadap pejabat yang tak patuh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hingga komitmen para pemimpin.

Ini disampaikan Prabowo dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024).

Perbaikan kualitas hidup

Menurut Prabowo, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistemik dan realistis.

Pendekatan sistemik dan realistis itu, kata dia, bisa diwujudkan dengan perbaikan kualitas hidup penyelenggara negara yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar.

“Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki,” kata Prabowo di Gedung KPK, Jakarta.

Prabowo mencontohkan hakim di sejumlah negara maju seperti Amerika dan Inggris. Di negara-negara tersebut, kata dia, hakim dijamin kesejahteraannya selama hidup, bahkan hingga meninggal dunia.

Di negara maju pula, Ketua Mahkamah Agung menjadi pejabat negara yang gajinya paling tinggi dan rumah dinasnya lebih besar dari menteri.

“Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis,” ujar Prabowo.

Prabowo mengaku heran, di Indonesia, gaji direksi perusahaan swasta dan BUMN jauh lebih besar ketimbang Panglima TNI, menteri, dan direktur jenderal (dirjen) pemerintahan yang memegang anggaran negara triliunan rupiah.

Padahal, menurutnya, jika gaji penyelenggara negara ditingkatkan dan kualitas hidupnya diperbaiki, angka korupsi dapat ditekan.

“Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya, bukan negara miskin,” kata Prabowo.

Menteri Pertahanan tersebut mencontohkan, di kementerian yang ia pimpin, ada pejabat yang sehari-harinya menangani kontrak dan dana triliunan rupiah, pangkatnya sama dengan pejabat yang tanggung jawab kerjanya tak sebesar itu.

Prabowo mengaku telah mengajukan kenaikan pangkat untuk pejabat yang menangani anggaran besar tersebut sejak 3 tahun lalu. Namun, hingga saat ini belum terealisasi.

“Mungkin tidak dari segi gaji, tapi dari segi penghormatan, saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kementerian Pertahanan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi bintang tiga. Tapi sampai sekarang ya mungkin birokrasi dan sebagainya, masih belum tembus,” kata Prabowo.

Tertib LHKPN

Prabowo juga mengaku setuju dengan pimpinan KPK, bahwa para pejabat harus patuh menyampaikan LHKPN. Jika ada yang tak jujur melaporkan LHKPN, Prabowo janji bakal menjatuhkan sanksi

“Semua kekayaan harus dilaporkan,” katanya.

Pemimpin beri contoh

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga bicara soal kehendak politik atau political will dari para pemimpin dalam pemberantasan korupsi. Dia sependapat dengan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, bahwa pemimpin haru memberi contoh yang baik.

“Pengalaman saya di tentara, kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya lebih jelek lagi,” kata Prabowo.

“Jadi kita selalu harus memimpin dengan contoh memimpin dari depan, transparan, dan kita harus selalu menegakkan walaupun mungkin berat,” tuturnya.

Prabowo menyebut, korupsi merupakan tindakan yang merusak bangsa dan bisa menggagalkan upaya Indonesia menjadi negara maju. Oleh karenanya, ia mengaku berkomitmen untuk memberantas korupsi jika terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya.

“Paling inti adalah pendekatan sistemnya kita perbaiki. Sesudah sistem diperbaiki, dengan political will kita tindak segera, sekerasnya yang menyimpang dari ketentuan kita,” tandas Prabowo.