Bawaslu Belum Temukan Dugaan Pidana Pemilu pada Transaksi Janggal ke Parpol yang Disebut PPATK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyatakan, pihaknya belum menemukan indikasi tindak pidana pemilu pada transaksi janggal yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengalir ke sejumlah partai politik (parpol).

Ia menyatakan, jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu dari aliran dana tersebut, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu.

“Kalau pun ada dugaan (pelanggaran pemilu) kita teruskan, kita obrolkan dengan sentra Gakkumdu ya. (Tapi sampai saat ini) belum (ada indikasi pelanggaran),” ujar Bagja di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jalan Abdul Muis, Gambir, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Selain itu, Bagja juga mempertanyakan sikap PPATK yang menyampaikan pada publik dugaan aliran uang ke parpol itu.

Pasalnya, berdasarkan data yang diberikan PPATK ke Bawaslu, informasi itu bersifat rahasia.

“Hanya untuk kepentingan informasi dana kampanye yang kemudian hal tersebut tidak boleh dipublish ke luar. PPATK sendiri dalam surat itu menyatakan demikian,” tutur dia.

Di sisi lain, Bagja menegaskan bahwa Bawaslu hanya punya kewenangan memproses dugaan tindak pidana pemilu.

Sementara, jika PPATK menemukan dugaan tindak pidana lain dalam aliran dana ke parpol hal itu bukan menjadi ranah Bawaslu.

“Kami bukan untuk penegakan hukum di bidang itu (tindak pidana selain pemilu). Tapi kami akan bekerja sama karena berkaitan dengan laporan dana kampanye, maka akan diteruskan,” imbuh dia.

Diketahui Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya transaksi dari luar negeri ke 21 parpol jelang Pemilu 2024.

Ia menuturkan jumlah dana itu mencapai Rp 195 miliar di tahun 2023.

Selain itu, Ivan juga mengatakan PPATK menemukan 36,67 persen dana Proyek Nasional Strategis (PSN) mengalir ke sejumlah ASN dan politikus.