Salin Artikel

Dirut Len Industri Sebutkan 3 Hal Penting yang Harus Dicek Pemerintah Saat Beli Alutsista

KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) PT Len Industri Bobby Rasyidin menilai bahwa umur alat perang, seperti alat utama sistem senjata (alutsista) yang dibeli Kementerian Pertahanan (Kemenhan), bukanlah hal yang terlalu penting.

Pasalnya, terdapat tiga hal penting selain umur yang perlu dijadikan rujukan dan dipastikan dalam membeli alutsista.

Pertama, operating readiness atau alutista masih layak dioperasikan atau tidak. Kedua, kelayakan combat readiness. Ketiga, terkait level safety dan worthines yang dapat menjamin keselamatan kru di dalamnya.

“Selain itu, ada juga penilaian dari struktur alutsista yang dibagi menjadi beberapa bagian, seperti platform, mesin (engine), mekanikal, struktur, dan sistem. Adapun sistem di alutsista mencakup sistem navigasi, pengawasan (surveillance), dan sistem tempur,” ujar Bobby dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (14/1/2024).

Hal tersebut disampaikan Bobby dalam sebuah diskusi di Media Center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta, Jumat (12/1/2024).

Bobby menambahkan, platform, mesin, dan mekanikalnya umumnya didesain sedemikian rupa agar alutsista memiliki umur yang panjang.

Oleh karena itu, mempermasalahkan umur alutsista dinilainya sebagai hal yang cukup biasa.

“Sebagai contoh, kapal induk itu didesain agar dapat berumur hingga 100 tahun. Biasanya, yang berubah cepat itu adalah sistemnya. Sebab, seiring perkembangan zaman, perang itu sudah bukan perang fisik, tapi perang elektronika," kata Bobby.

Untuk komponen selain sistem, tambah Bobby, biasanya dilakukan pengecekan dan perbaikan berat (overhaul) secara berkala.

“Namun, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah sistem alat perang seperti alutsista itu harus terus diperbaharui. Misalnya, engine sekian tahun flying hours harus diganti. Terpenting, kita melakukan modernisasi atau upgrade dari sistemnya supaya alutsista tidak ketinggalan zaman," terang Bobby.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/14/18525341/dirut-len-industri-sebutkan-3-hal-penting-yang-harus-dicek-pemerintah-saat

Terkini Lainnya

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke