TKN Prabowo-Gibran Ungkap Beberapa Kecurangan Pemilu, Terbitnya Koran “Achtung” hingga Upaya Pembenturan TNI-Masyarakat

“Masukan dari masyarakat kepada kami mengenai dugaan adanya kegiatan atau gerakan atau aktivitas yang kemungkinan tujuannya adalah menggagalkan Pemilu 2024,” kata Wakil Ketua TKN, Habiburokhman, saat konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2024).

Habiburokhman mengatakan, potensi kecurangan pemilu itu terstruktur, sistematif, dan masif.

“Pertama, penyebaran koran gelap 'Achtung' yang sangat masif yang isinya adalah fitnah. Ini sudah 2-3 hari beredar,” ujar Habiburokhman.

Koran tersebut memfitnah calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto sebagai penculik aktivis 1998.

“Ada setidaknya empat fakta hukum yang jelas-jelas menguatkan Pak Prabowo tidak ada kaitan sama sekali terhadap penculikan aktivis 98,” tutur Habiburokhman.

Kemudian, Habiburokhman mengungkapkan adanya upaya penghasutan kepada mahasiswa untuk menggelar aksi demonstrasi dan membangun narasi politik dinasti.

“Dan membangun narasi soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM), menangkap para pelanggar HAM, kalau kita lihat isunya sih standar-standar saja,” kata Habiburokhman.

“Tetapi ini tidak masuk akal, dan kita tahu di era pemilu ini kan sangat sensitif ketika ada yang melakukan demonstrasi misalnya, tentu akan memancing reaksi dari pihak-pihak lain,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Selanjutnya, Habiburokhman mengatakan, TKN juga memperoleh laporan adanya upaya pembenturan antara TNI dan masyarakat menjelang Pemilu 2024.

Habiburokhman mencontohkan kasus pemukulan relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh sejumlah prajurit Batalyon Infanteri 408/Raider di Boyolali, Jawa Tengah.

“KSAD (Kepala Staf TNI AD) sudah tegas menindak semua oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran. Tetapi ada pihak-pihak yang terus menggoreng isu ini, seolah-seolah TNI secara sistematis berpihak pada satu pihak dan mengintimidasi pihak yang lain,” ujar Habiburokhman.

Terakhir, Habiburokhman menyebut adanya narasi menunda atau menghentikan bantuan sosial (bansos) saat Pemilu 2024.

Ia menilai, jika program pemerintah tersebut dihentikan, justru akan mengganggu keberlangsungan pemilu.

“Reaksinya akan sangat keras dari masyarakat dan pertaruhannya tentu keberlangsungan pemilu yang kita inginkan secara damai tidak terwujud,” kata dia.