Saat JK Turun Gunung Kampanyekan Anies-Muhaimin, Langsung Sindir Prabowo hingga Jokowi

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla 'turun gunung' mengampanyekan pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

JK hadir langsung dalam Konsolidasi Akbar Anies-Muhaimin Jawa Timur yang digelar di DBL Arena, Surabaya, Rabu (10/1/2024).

Di sana, politisi senior Partai Golkar itu menyaksikan Cak Imin berorasi kepada para simpatisan dan pendukung pasangan Amin.

Saat itu JK tidak memberikan pidato. Meski demikian, para pendukung Anies-Cak Imin tetap memberikan sambutan meriah kepada JK.

Kemudian JK juga ikut hadir di agenda pertemuan antara Cak Imin dengan para pengusaha Jawa Timur.

Kegiatan itu digelar di Hotel Namira Syariah Kota Surabaya pada Rabu siang.

Beri semangat ke Cak Imin

Di agenda kedua tersebut, JK menyampaikan sambutan sekaligus memberi semangat kepada Cak Imin.

JK berpandangan, Cak Imin tidak boleh lagi kalah berdebat dengan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Sedangkan, dengan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, Cak Imin seimbang dan bisa bersaing.

"Kita harap ini, masak kalah dengan Gibran? Kelewatan kan. Kalau dengan Pak Mahfud ini memang bersaing. Enggak apa-apa," ujar JK.

Sindir pemimpin yang marah saat kalah debat

Masih dalam acara yang sama, JK mengajak masyarakat memikirkan kondisi jika sebuah negara dipimpin oleh pemimpin yang suka marah-marah.

Mula-mula, JK menyinggung soal pedoman memilih pemimpin di dalam agama Islam yang mengacu kepada sifat Nabi Muhammad SAW, antara lain amanah, tabligh, jujur, dan cerdas.

"Kalau tabligh siapa yang terbaik? Anies. Kalau yang cerdas siapa? Anies. Yang paling amanah? Anies. Paling jujur siapa? Anies. Nah, itu aja pegangannya. Karena kita kan harus mengikuti ilmu Rasulullah," ujar JK.

JK lantas menyindir capres lainnya yang suka marah-marah. Ia menilai amat berbahaya jika negara dipimpin sosok seperti itu.

"Kalau kawan kita yang satu marah terus, bagaimana kira-kira negara dipimpin oleh orang yang suka marah. Bagaimana kira-kira kalau dia berdebat dengan kepala negara lain, bisa ditonjok kepala negara lain," jelasnya.

Politisi asal Makassar itu kemudian berpesan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin.

Salah satu yang menjadi acuan adalah sikap para capres saat debat ketiga Pilpres 2024 baru-baru ini.

"Jadi, harus hati-hati memilih pemimpin. Kita lihat kemarin malam saja di debat," tegasnya.

JK memang tidak menyebut secara tegas siapa capres yang dia maksud suka marah-marah.

Namun, jika merujuk debat ketiga Pilpres yang digelar pada 7 Januari lalu, capres Prabowo Subianto sempat terpancing emosi ketiga mendapat pertanyaan dari capres Ganjar Pranowo dan capres Anies Baswedan.

Bahkan, sehari usai debat, Prabowo sempat mengumpat di hadapan pendukungnya saat bicara soal masalah kepemilikan lahan yang disinggung Anies.

Ingatkan Jokowi agar netral

Usai menyertai kampanye Cak Imin di Surabaya, JK kembali ke Jakarta dan langsung bertemu dengan awak media di kediamannya.

Dalam kesempatan itu, JK pun mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tetap netral di Pilpres 2024.

Menurut dia, netralitas itu merupakan bagian dari integritas seorang presiden serta bagian dari sumpah yang disampaikan saat menjabat untuk bersikap adil pada masyarakat.

“Saya selalu ingatkan bahwa integritas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden. Itu dimulai dengan (pernyataan),’Demi Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya dan seadil-adilnya’” ujar Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No.6, Jakarta Selatan, Rabu.

Selain itu, ia menyatakan bahwa sumpah jabatan harus dijaga Jokowi karena sifatnya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Jadi seorang pejabat ya, bukan hanya presiden, (kalau) tidak adil itu melanggar sumpahnya, jadi (kena sanksi) dua, kena Allah dan kena UUD ya,” tutur dia.

Namun, bagi Kalla, saat ini Jokowi sudah cukup menunjukkan sikapnya tidak berpihak dengan salah satu calon presiden.

Sebab, Jokowi kerap menyampaikan dalam berbagai kesempatan agar aparat TNI-Polri tetap netral.

Hanya saja, kata Kalla, yang harus dipastikan saat ini bagaimana aparat tersebut menjaga pesan Jokowi.

“Jadi di sini kalau tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presidennya,” ucap dia.